Palembang | Tintamerah.co.id – Rapat teknis Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tahun 2023 digelar di Grand Atyasa Convention Center, Selasa (28/2/2023).
Sekda Provinsi Sumsel, Ir Suman Asra Supriono mengatakan, ini rapat rutin antara para kepala dinas PU khususnya di bidang kebinamargaan. Setiap tahun diadakan rapat ini agar ada sinkronisasi.
“Harapannya ada sinkronisasi terkait pembangunan jalan dari program pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Pemprov Sumsel, H. Darma Budhi, SH.,ST.,MT mengatakan hari ini rapat teknis dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel. Pesertanya dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Bappeda Sumsel, seluruh Bappeda kabupaten kota dan dinas PU kabupaten kota.
“Tujuannya adalah untuk mencari sinkronisasi arah pembangunan terutama di bidang jalan. Jadi jalan nasional jalan provinsi dan jalan kabupaten kota agar pembangunan itu menuju suatu Aksesibilitas yang merata. Jadi masing-masing ruas itu jadi sinkron adanya aksesibilitas dan penyambungan. Jadi bukan membangun sendiri-sendiri tapi membangun bersama,” katanya.
“Untuk kriterianya pertama menuju sentra-sentra produksi. Kemudian menuju lokasi pariwisata, menuju lokasi untuk kebangkitan ekonomi. Jadi fokusnya ke situ bagaimana mengeluarkan produksi masyarakat dari kebun baik itu pembangunan jembatannya maupun penggunaan jalan itu sendiri. Sehingga terjadi aksi aksesibilitas ruas jalan,” tambah Darma Budhi.
Lebih lanjut Darma Budhi menjelaskan, berdasarkan laporan untuk tingkat kemantapan jalan nasional sudah 93 persen, jalan provinsi sudah 88 persen.
“Tadi disampaikan oleh kabupaten kota bahwa ruas-ruas jalan yang mereka miliki sangat panjang. Sebagai contoh seperti di OKI 2000 lebih kilometernya. Dibandingkan jalan nasional yang hanya 1500 Kilometer. Nah inilah dengan adanya rapat ini, rapat teknis ini jadi ada skala prioritas yang ditangani oleh kabupaten kota bak itu bantuan pusat maupun dari provinsi,” bebernya.
“Tadi disampaikan oleh balai jalan besar nasional ada bantuan dana untuk tahun 2023. Itu ada dana Inpres, itu silakan kabupaten kota mengusulkan untuk mohon bantuan perbaikan jalan. Disamping itu juga di provinsi ada bantuan gubernur dalam 1 tahun itu mencapai Rp 1 triliun lebih yang dialokasikan untuk kabupaten dan kota. Tinggal usulan antara kabupaten kota ke provinsi maupun ke balai besar pelaksanaan jalan Nasional,” pungkasnya.
(RK)
