Ketua DPW PUI Sumsel Resmi Dilantik dengan Masa Jabatan 2023-2027

Rabu, 22 Maret 2023 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Dr H Abdullah Shahab, S, M.H.I resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Umat Islam (DPW PUI) Sumsel periode 2023 – 2027. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya acara pelantikan DPW PUI Sumsel yang berlangsung di Aula Asrama Haji, Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, kecamatan Sukarame, Rabu(21/03/23).

Hadir dalam acara, Gubernur Sumsel H Herman Deru, SH, MM, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI) KH. Nurhasan Zaidi, Ketua Majelis Syuro PUI Ahmad Heryawan, ustadz H. Eka.H sebagai penceramah dan para undangan.

Herman Deru menyampaikan, dengan dilantiknya DPW PUI Sumsel, kata Gubernur, aktifkan lagi komunikasi antar pengurus dan pemerintah, karena PUI tujuannya sangat mulia, yaitu menyebar luaskan pendidikan. Bukan hanya pendidikan agama akan tetapi juga pendidikan umum. Sebagai Gubernur dirinya akan membuka pintu selebar mungkin untuk PUI agar dapat bekerjasama, bersinergi dalam memberantas kebodohan dan yang paling penting mengenai buta aksara, yaitu kebodohan dalam membaca Qur’an.

BACA JUGA  Cabor Baru, FASI Palembang Target Juara Umum Porprov Lahat

Ditempat yang sama Ketua terlantik, Abdullah Shahab saat diwawancarai awak media mengatakan, terkait dengan pendidikan Qur’an dan keislaman, dimana setiap kampung atau desa ada rumah tahfiz yang akan dikembangkan, bukan hanya belajar menghafal tentang Qur’an akan tetapi ada kajian – kajian tentang artinya Qur’an tersebut.

” Ya’ kami akan mendukung program – program Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam rangka meningkatkan kualitas anak – anak didik sekolah di tingkat SMP dan SMA “, ujar Abdullah.

Lanjutnya Abdullah menjelaskan, ” ada beberapa pondok pesantren yang akan kita coba untuk di kembangkan, termasuk juga ada satu perguruan tinggi di Muara Enim bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) pusat, dengan harapan setiap sekolah atau perguruan tinggi tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan umum dan keagamaan “, jelasnya.

BACA JUGA  Satgas TMMD ke-118 Kodim 0427/Way Kanan Adakan Penyuluhan Wasbang ke Warga

Saat ditanya berapa banyak anggota PUI di Sumsel, ” ada 3000 lebih kader PUI di Sumsel, ini merupakan kekuatan untuk digerakkan, seperti bekerjasama dengan Pemprov, sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur H. Herman Deru. Seperti di Jawa Barat, sudah ada 2000 sekolah yang di bangun sebagai pusat berdirinya pertama PUI. Nah, begitu juga di Sumsel, sudah menjadi keinginan kita bersama untuk membangun sekolah – sekolah PUI seperti di Jawa Barat dan di provinsi lainnya “, pungkas Abdullah akhiri bicara.
(AN)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru