Bengkulu Utara | Tintamerah.co.id – Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, Nopri Anton Silaban, SE, M.Si, Selasa (17/10/2023) tekankan kepada kontraktor dan pihak lain yang merasa memiliki sangkutan TGR, untuk segera mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebaliknya jika tidak kita akan sesegera mungkin melakukan proses hukum terkait TGR yang belum dikembalikan.
“Data dihimpun terkait TGR gedung sentral IKM Kemumu Arma Jaya, salah satu ASN Disperindak Kabupaten Bengkulu Utara, yang tak ingin namanya dikutip, kepada media ini mengakui dirinya pernah dipanggil oleh APH dan mengatakan sudah pernah diperiksa kemudian juga dicecar beberapa pertanyaan dan ditanya terkait TGR tersebut, sampainya singkat.”
“Catatan perlu diketahui sebelumnya mulai dari 2018 sampai dengan 2022 (dispensasi), PT. Laras Suwadaya Madiri di Bengkulu Utara (BU), belum lunasi TGR terkait Pembanguan Gedung Sentra IKM dengan nilai 4 Miliar lebih, Atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu di Tahun 2018.”
Kemudian terkait TGR Pembanguan Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokasi Desa Kemumu Kecamatan Arma Jaya BU oleh PT. Laras Suwadaya Mandiri tersebut, pada 22 Oktober 2022 lalu pernah juga dikonfirmasi Kepala Dinas Perdagangan BU, yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, ia membenarkan ada TGR yang belum dilunasi kita juga sudah memanggil Jhon selaku pimpinan dari perusahaan tersebut. Ujarnya
“Upaya agar dapat melunasi, sudah dua kali kita lakukan pemanggilan dengan bersurat sebelumnya pemanggilan pernah di zaman Kadis Perindak yang lama dan juga saya, dimana saat itu kita sudah menyampaikan agar sisa TGR tersebut sesegera dapat dilunasi dan sebaliknya apabila belum dapat melunasi TGR, perusahan tersebut jelas saja tidak dapat mengikuti lelang paket dan jika ada di Disperindak ya kita batalkan”, jelasnya kembali.
Masih disampaikan Suharlan didampingi Yosfa Iswan Kasi Saran dan Prasarana IKM Disperindak BU, sebelumnya untuk TGR terkait kekurangan volum pembangunan gedung di 2018 senilai 100 juta lebih, dan diberi dispensasi sampai 2021 untuk pembayaran TGR dari hasil dari temuan BPK Perwakilan Bengkulu dan sampai di Tahun 2022 belum juga melunasi menyisakan 35 juta, kemudian dari pihak kontraktor menjawab akan membayar dengan menggansur, tutupnya. (yapp)
