PALEMBANG | tintamerah.co -, Ada nada yang tidak biasa dalam ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (26/3/2026). Bukan sekadar basa-basi birokrasi, melainkan sebuah tuntutan keras akan keadilan bagi putra-putri daerah. Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, datang dengan satu misi yang jelas: Memastikan tidak ada lagi “permainan” di bawah meja dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni. Dengan tatapan tajam dan diksi yang lugas, pria yang akrab disapa FH ini menegaskan bahwa wajah pendidikan Sumatera Selatan tidak boleh tercoreng oleh sistem yang korup dan tertutup.
PALI Memantau: “Tidak Ada Titip-Titipan!”
Di hadapan jajaran pejabat Disdik Sumsel, Firdaus Hasbullah mengeluarkan pernyataan yang mengguncang rasa nyaman para pemangku kebijakan. Ia menegaskan bahwa tahun ini, Kabupaten PALI mengambil sikap berdiri sebagai pengawas yang paling depan.
“PALI tahun ini, saya ikut memantau Bapak/Ibu sekalian. Tidak ada titip-titipan! Mau itu Bupati, mau siapapun dia!” tegas Firdaus dengan nada tinggi yang memecah keheningan ruangan.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. FH menyadari betul bahwa selama ini, akses pendidikan berkualitas di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) seringkali menjadi “barang mewah” yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki “orang dalam”. Dengan diambil alihnya kewenangan SMA oleh Provinsi, pengawasan justru harus diperketat, bukan malah menjadi celah untuk praktik kolusi.
Menggugat Keterbatasan Kewenangan
Dalam diskusinya, Firdaus juga menyoroti ironi yang terjadi di lapangan. Dahulu, pemerintah daerah memiliki tangan yang panjang untuk membenahi infrastruktur dan kualitas ekstrakurikuler di sekolah-sekolah lokal. Namun, sejak regulasi memindahkan kewenangan ke tangan Provinsi, daerah seolah “terbelenggu” untuk berbuat lebih.
“Dulu kita selalu memperhatikan kekurangan, baik itu infrastruktur, prasarana, maupun pelaksana ekstrakurikuler. Tapi sekarang, kewenangan kita sudah dibatasi karena SMA sudah diambil alih oleh Provinsi,” ujarnya.
Kritik tajam ini menjadi tamparan bagi Pemerintah Provinsi untuk tidak menutup mata terhadap kondisi riil di daerah, terutama di Bumi Serepat Serasan. FH menuntut agar transparansi SPMB menjadi harga mati agar anak-anak berprestasi dari pelosok PALI tidak kalah oleh “surat sakti” dari oknum pejabat.
Pesan Tegas untuk Masa Depan
Kunjungan ini diakhiri dengan pesan yang sangat kuat: Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Firdaus Hasbullah memastikan bahwa DPRD PALI tidak akan tinggal diam jika ditemukan praktik diskriminasi dalam penerimaan siswa baru.
Langkah berani ini diharapkan menjadi alarm bagi seluruh instansi pendidikan di Sumatera Selatan. Bahwa di tengah arus birokrasi yang seringkali keruh, masih ada wakil rakyat yang berani pasang badan demi transparansi dan keadilan bagi generasi penerus.
Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co
