PALI | tintamerah.co -, Tensi tinggi yang sempat menyelimuti halaman Gedung DPRD Kabupaten PALI, Sumatera Selatan akhirnya mencair setelah Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, turun langsung menemui massa aksi Aliansi Insan Pers PALI, Senin (4/5/2026). Di hadapan para jurnalis, politisi ini mengeluarkan pernyataan berani dan tegas: ia siap pasang badan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap pers.
Jaminan Kebebasan Tanpa Syarat
- Ubaidillah menegaskan bahwa kebebasan pers adalah harga mati bagi jalannya pemerintahan yang bersih di Kabupaten PALI. Ia menjamin tidak akan ada lagi pembungkaman terhadap karya jurnalistik selama berita yang disajikan akurat, riil, dan berimbang.
“Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten PALI menjamin kebebasan saudara-saudara sekalian untuk melakukan pemberitaan apa pun di kabupaten ini. Selama itu demi membangun PALI dan dilakukan secara profesional, silakan suarakan kebenaran,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Pers adalah Mata dan Telinga Pemerintah
Lebih lanjut, Ubaidillah mengakui bahwa pemerintah daerah, termasuk legislatif, tidak akan mampu bekerja secara maksimal tanpa dukungan media. Baginya, pers bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis sekaligus pengawas yang vital.
“Kami tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan rekan-rekan media. Kalian adalah penyambung amanah rakyat,” ujarnya lugas.
Lawan Kriminalisasi: Koordinasi dengan Penegak Hukum
Menanggapi trauma kriminalisasi tahun 2020 yang disuarakan aliansi, Ubaidillah berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Ia menekankan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui jeruji besi.
“Insya Allah, kami akan berada di barisan terdepan bilamana ada saudara-saudara yang betul-betul dikriminalisasi atas pemberitaan yang akurat. Kami akan berkoordinasi dengan penegak hukum agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” tambahnya yang disambut teriakan takbir dari massa aksi.
Pintu Rumah Rakyat Terbuka Lebar
Mengakhiri tanggapannya, H. Ubaidillah memastikan bahwa pintu Gedung DPRD PALI selalu terbuka lebar bagi para insan pers untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik yang membangun. Komitmen ini diharapkan menjadi babak baru bagi iklim demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat di Bumi Serepat Serasan.
Sebelumnya, dilaporkan oleh tintamerah.co dalam artikel berjudul “PALI MEMBARA! Aliansi Insan Pers Geruduk DPRD, Tuntut Bupati Cabut Pernyataan Intimidatif: Kritik Itu Obat, Bukan Ancaman!”, massa aksi menuntut Bupati Asgianto untuk menarik pernyataan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis. Aliansi menegaskan bahwa intimidasi verbal melalui ancaman “satu telepon” kepada penegak hukum adalah bentuk pengkhianatan terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Alber Irawan | Editor: Efran
