PALI | tintamerah.co -, Ajang bergengsi Pemilihan Bujang Gadis PALI (BGP) Tahun 2025 menyisakan luka mendalam dan kekecewaan emosional bagi para pesertanya. Proses kompetisi yang sedianya melahirkan duta daerah baru justru mandek total pasca-tahapan semifinal. Sebanyak 26 finalis (13 Bujang dan 13 Gadis) kini telantar tanpa kepastian, memicu protes keras atas buruknya tata kelola dan transparansi pihak penyelenggara.
Rangkaian seleksi yang dimulai sejak masa pendaftaran online pada 3–24 Oktober 2025 tersebut awalnya berjalan normal. Dari total 77 pendaftar, tersaring 26 finalis setelah melewati babak semifinal di Gedung Guesthouse pada 26 Oktober 2025. Namun, kejanggalan demi kejanggalan mulai dirasakan para peserta sejak memasuki masa karantina.
Fasilitas “Diturunkan” Secara Mendadak
Berdasarkan pengakuan salah satu finalis, rencana awal karantina yang dijanjikan bertempat di Hotel Srikandi secara mendadak dialihkan ke sebuah kos-kosan (Kos Barokah). Tak hanya lokasi yang berubah, fasilitas penunjang pun jauh dari standar ajang tingkat kabupaten.
“Kami membawa koper dan tas besar dengan ekspektasi karantina formal. Tapi tiba-tiba dipindahkan ke kos-kosan dengan alasan kamar hotel penuh. Peralatan mandi harus bawa sendiri. Kami hanya mendapatkan kaos BGP, selempang finalis, dan nasi kotak tiga kali sehari. Sebagai junior dan pemula, kami takut memprotes saat itu karena khawatir berdampak pada penilaian juri,” ujar salah satu finalis yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada tintamerah.co, Jumat (22/5/2026).
Puncak karut-marut ini terjadi pada 29 Oktober 2025. Di tengah masa karantina yang baru berjalan dua hari, para peserta mendadak diinstruksikan untuk pulang oleh panitia dari Angkatan 24 BGP dan seorang alumni senior bernama Edison. Acara Grand Final yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2025 dibatalkan sepihak tanpa alasan teknis yang transparan.
Alih Isu Anggaran dan Pembungkusan Komunitas “GenP”
Ketidakjelasan ini berlarut-larut hingga memasuki tahun 2026. Upaya para finalis menuntut hak dan kepastian terus membentur dinding kosong. Komunikasi bulanan yang dibangun peserta ke kontak person panitia (seperti Nando, Prestio, dan Silvia) hanya berbuah iming-iming tanpa realisasi.
Bahkan, dalam sebuah pertemuan mediasi di Kafe Tansu menjelang akhir tahun 2025, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PALI, yang dihadiri oleh Pak Teguh, dinilai mencoba mengalihkan substansi masalah. Bukannya memberikan jadwal pasti Grand Final, pihak dinas justru mengajak para finalis yang sedang digantung statusnya ini untuk membentuk komunitas baru bernama GenP (Generasi Pemuda Pemudi PALI) serta mengagendakan kegiatan touring ke Candi Bumiayu.
“Kami tanya soal anggaran dan kejelasan BGP 2025, tapi jawabannya tetap sama dan terus ditutupi. Kami malah diajak bikin komunitas GenP dan touring. Ini jelas mengalihkan isu utama,” tegasnya dengan nada kecewa.
Dampak dari mandegnya ajang ini kian terasa saat Hari Ulang Tahun (HUT) PALI ke-13 pada 22 April 2026 lalu. Tugas keprotokolan (on duty) yang seharusnya menjadi hak milik BGP Angkatan 2025 terpaksa diambil alih oleh Duta Putra Putri Indonesia (DPPI) karena status 26 finalis lokal yang belum resmi dikukuhkan.
Setiap kali para peserta berniat melakukan aksi langsung atau menemui Kepala Dinas secara formal, langkah mereka selalu diredam dan ditahan oleh para senior BGP dengan dalih menjaga kondusivitas organisasi.
Tuntutan Transparansi Anggaran Daerah
Kondisi ini berbanding terbalik dengan klaim akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi pemerintah daerah. Melansir laporan tintamerah.co sebelumnya (“Batalnya Grand Final Bujang Gadis PALI 2025, Kadisbudpar Buka Suara dan Siapkan Solusi Bagi 26 Finalis”), Kepala Disbudpar PALI kala itu menyatakan bahwa anggaran yang teralokasi adalah sebesar Rp 200 juta dan sempat menjanjikan solusi terbaik bagi para finalis.
Namun hingga menjelang pertengahan tahun 2026, janji tersebut dinilai hanya menjadi “angin surga”. Munculnya rumor atau kabar burung di kalangan peserta mengenai potensi dilakukannya “pemilihan ulang” dari babak awal sontak memicu kemarahan. Para finalis merasa dirugikan secara material (biaya pendaftaran, baju kantor 3R, pakaian dinas, sepatu, dan akomodasi mandiri) serta sosiologis, karena harus menanggung beban moral dan malu dari keluarga serta lingkungan sekitar yang telah memberikan dukungan pemungutan suara (voting) terfavorit.
Jejak sejarah pemilihan BGP di era kepemimpinan Bupati Heri Amalindo, yang selalu sukses mementaskan malam puncak, kini tercoreng oleh catatan kelam di periode 2025/2026 ini. Para peserta kini mendesak adanya transparansi penuh, kejelasan status 26 finalis, serta audit investigatif terhadap penggunaan anggaran daerah sebesar Rp 200 juta yang telah digelontorkan untuk proyek panggung yang berakhir tanpa hasil nyata tersebut.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
