tintamerahNEWS -, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, saat ini tidak sekadar sedang “sakit”, tetapi berada dalam kondisi darurat administratif yang memprihatinkan. Analisis mendalam kami memprediksi dengan tegas: PALI sedang meluncur deras menuju fenomena ‘Jumbo SiLPA’ pada akhir tahun 2026. Ini bukan sekadar spekulasi, melainkan kesimpulan logis dari data empiris yang kami himpun, termasuk keterangan resmi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda PALI dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PALI per Juni 2026.
Matematika Kelumpuhan: Data BPKAD yang Menampar
Berdasarkan jawaban resmi atas pertanyaan wawancara tintamerah.co yang kami terima pada Kamis, 11 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah hingga 5 Juni 2026 baru menyentuh angka 37,7% dari total target Rp948.807.588.689. Namun, yang jauh lebih memprihatinkan adalah angka realisasi belanja yang hanya mencapai 23,8% dari total anggaran Rp1.149.598.092.102.
Angka ini adalah bukti sahih betapa mesin birokrasi PALI sedang “mogok kerja”. BPKAD secara tersirat mengakui bahwa lambatnya penyerapan ini bergantung penuh pada pelaksanaan kegiatan di tiap Perangkat Daerah (OPD). Meski BPKAD mengklaim likuiditas arus kas belum terkendala dan menyarankan OPD agar lebih cermat serta melakukan pergeseran anggaran kas, imbauan ini terasa sangat tidak relevan di tengah krisis akselerasi yang terjadi. Pihak BPKAD berdalih bahwa mereka tidak memiliki kewenangan menahan tagihan selama berkas persyaratan sesuai, namun kenyataan di lapangan menunjukkan roda pemerintahan justru mandek total.
Paranoia Akut dan “Tarik Rem Darurat” di UKPBJ
Kelumpuhan birokrasi ini terkonfirmasi secara akurat melalui data Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda PALI hingga Juni 2026. Dari total 37 paket pekerjaan yang masuk ke UKPBJ, hanya 26 paket yang berhasil diselesaikan, sementara 11 paket lainnya masih menggantung. Rincian data tersebut adalah sebagai berikut:
- Paket Konsultan: Dari 15 paket yang masuk, baru 8 yang selesai, menyisakan 7 paket yang terindikasi mandek akibat sikap saling lempar antar instansi.
- Paket Konstruksi: Dari 22 paket yang masuk, 18 paket selesai dan menyisakan 4 paket yang terhambat karena ketidakmampuan eksekusi atau ketakutan akan target proyek.
Pejabat OPD saat ini didera paranoia akut. Ketakutan massal ini dipicu oleh masifnya pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejari PALI yang hingga saat ini belum memberikan kepastian hukum karena belum adanya penetapan tersangka. Suasana mencekam diperparah dengan aksi penggeledahan di Dinas Perkim yang statusnya masih menggantung, ditambah dengan kondisi kepemimpinan yang goyah pasca ditariknya Iwan Tuaji ke Kejati Sumsel. Ketidakpastian hukum ini membuat mereka takut menggoreskan pena untuk mengeksekusi paket pekerjaan APBD. Situasi ini adalah cerminan dari laporan tintamerah.co sebelumnya yang menyoroti bagaimana birokrasi PALI benar-benar “tiarap” dan sinergi antar instansi di lingkungan Forkopimda yang kian ambyar.
Api dalam Sekam: Rakyat Menunggu Sang Nahkoda
Mungkin belum terlihat massa yang turun ke jalan secara masif, namun suara sumbang dan polemik di tengah masyarakat sudah mulai berisik di akar rumput. Masyarakat sudah mulai gelisah, menyusun rencana, dan menyiapkan ancang-ancang. Kondisi ekonomi lokal yang melambat dan daya beli masyarakat yang terus menurun adalah bukti nyata bahwa rakyat menjadi korban utama dari birokrasi yang pengecut.
Kondisi ini diperparah oleh absennya kepemimpinan yang kuat. Bupati Asgianto tampak belum mampu memaksimalkan roda pemerintahan, sementara Sekda PALI terkesan “angin-anginan” dalam mengendalikan bawahan. Rakyat PALI kini menunggu: kapan Sang Bupati akan mengambil kendali? Semua ada di tangan Sang Nahkoda.
Segeralah bertindak! Pulanglah untuk rakyatmu. PALI membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk memecah kebuntuan ini, bukan birokrasi yang hanya mahir menghitung sisa anggaran di atas penderitaan rakyat. Rakyat PALI tidak butuh alasan; rakyat butuh aksi nyata sebelum tahun 2026 berakhir dalam kegagalan. Jika kepemimpinan tidak segera dipulihkan, maka “Jumbo SiLPA” akan menjadi monumen kegagalan administratif yang nyata, sementara rakyat tetap menjerit di tengah tekanan fiskal yang diciptakan oleh ketidakbecusan penguasa.
Oleh: Efran
