PALI | tintamerah.co -, Gejolak di Bumi Serepat Serasan semakin tak terbendung. Jika sebelumnya mantan birokrat senior PALI, Husman Gumanti, memberikan kritik tajam terhadap kondisi daerah, kini api perlawanan datang dari Tanah Abang. Muktar Jayadi, tokoh masyarakat yang dikenal vokal dan memahami denyut nadi warga, resmi buka suara. Dengan nada tegas, ia menyemprot pemerintah daerah atas carut-marutnya dinamika politik, hukum, dan sosial yang kian mencekik rakyat.
Wawancara eksklusif bersama tintamerah.co pada Jumat (19/6/2026), menjadi panggung bagi Muktar Jayadi untuk menumpahkan keresahan yang selama ini terpendam di akar rumput.
Jeritan Rakyat di Tengah Tekanan Fiskal
Saat ditanya mengenai realitas ekonomi, Muktar menegaskan bahwa masyarakat Tanah Abang sedang terjepit dalam dilema kehidupan yang nyata. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi tak dibarengi dengan langkah konkrit pemerintah kabupaten untuk meredam beban ekonomi warga.
“Rakyat sedang menjerit. Kebijakan pembangunan yang digadang-gadang selama ini terasa jauh dari ekspektasi dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menengah ke bawah,” ujar Muktar Jayadi.
Anggaran Besar, Ekonomi Stagnan, dan ‘Penyakit’ SiLPA
Muktar Jayadi menyoroti ironi yang terjadi di PALI: anggaran daerah yang tersedia begitu jumbo, namun perbaikan ekonomi di lapangan justru stagnan. Ia secara terang-terangan mengaitkan hal ini dengan fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terus membengkak. Bagi Muktar, besarnya angka SiLPA bukanlah prestasi, melainkan rapor merah.
“SiLPA yang besar adalah indikator telanjang atas kelemahan perencanaan, lemahnya pengawasan pimpinan, dan ketidakmampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program kerja,” tegasnya.
Kritik Muktar ini senada dengan laporan investigasi tintamerah.co sebelumnya yang mengungkap bahwa birokrasi di PALI sedang ‘tiarap’ di tengah tekanan fiskal. Sebagaimana dalam laporan PALI Kacau: Birokrasi Tiarap, Sinergi Forkopimda Ambyar, fenomena ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru tercerai-berai, meninggalkan rakyat yang tercekik dalam ketidakpastian.
Audit Sosial: Menuntut Nyali Pemimpin
Muktar tidak main-main. Ia menuntut transparansi total. Jika pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel, ia mempertanyakan mengapa pemerintah seolah takut membuka kendala teknis penyerapan dana kepada publik. Baginya, sudah saatnya tokoh masyarakat dan warga menuntut audit sosial terhadap program-program pemerintah yang gagal terealisasi.
Sebagaimana disinggung dalam laporan PALI di Ambang Jumbo Silpa, Birokrasi Tiarap, Rakyat Tercekik: Menanti Nyali Sang Nahkoda, kondisi ini menuntut ‘nyali’ besar dari sang pemimpin. Tanpa keberanian untuk mengevaluasi kinerja birokrasi yang mandul, PALI akan terus berada dalam jebakan pembangunan yang tidak realistis dan lelang proyek yang terlambat.
Pesan Keras untuk Pemerintah
Sebagai penutup, Muktar Jayadi memberikan satu pesan keras kepada Pemkab PALI. “Hentikan sandiwara birokrasi. Rakyat sudah lelah dengan janji dan jargon. Jika memang peduli, buktikan dengan kerja nyata yang langsung dirasakan oleh perut dan dapur warga, bukan sekadar angka-angka di atas kertas yang mengendap di kas daerah.”
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah. Akankah kritikan dari tokoh-tokoh besar seperti Husman Gumanti dan Muktar Jayadi menyulut kesadaran, atau justru diabaikan hingga Bumi Serepat Serasan benar-benar berada di titik nadir kepercayaan publik?
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
