Palembang | Tintamerah.co.id – Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Sumsel menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah dan Saber Pungli, Kamis (24/11/2022).
Pada kesempatan ini Gubernur Sumsel H Herman Deru turut hadir, beliau mengatakan, seminar nasional ini memberikan wawasan bagi anggota LSM untuk meliterasi masyarakat tentang hak dan kewajibannya di dalam hukum.
“Yang paling penting adalah terutama masalah tanah diharapkan bisa memberikan edukasi masalah tanah, baik masalah antara perusahaan dengan perorangan, atau perorangan dengan perorangan dan pemerintah dengan perorangan dan banyak lagi,” ujarnya.
“Mudah-mudahan dengan adanya seminar nasional ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan perangkat daerah seperti Kepala Desa, Lurah, Camat dan lainnya,” tambahnya.
“Kasus tanah di Sumsel terjadi karena ada berbagai faktor. Diantaranya ada ulah oknum zuriat pesirah yang masih memiliki stempel pesirah orang tuanya, mengetahui tandatangan orangtuanya dan memalsukan tandatangan orang tuanya. Kemudian membuat surat dibuat dengan EYD ejaan lama dan diberi segel. Itu dijadikan alas hak, itu juga membuat masalah tanag antara perorangan dengan perorangan. Belum lagi masalah kawasan transmigrasi yang ribuan hektar, yang dulu belum ada penentuan batas tanahnya belum ada titik ordinat,” katanya.
Sementara itu, Ketua GNPK Provinsi Sumsel M Aminudin menuturkan kegiatan hari ini bentuk GNPK peduli pada masyarakat atas tindakan mafia tanah dan semakin parah di Sumsel.
“Dari situlah kami mencoba peserta ini audiensinya yang bersentuhan dengan tema tersebut ada Kades, Lurah ada CAMAT, ada Kepala Sekolah dan MKKS SMA se Sumsel, MKKS SMK se Sumsel,” katanya.
“Kita kasih pencerahan yang seperti kata pak Gubernur tadi kita kasih literasi. Sehingga Kades dan Kepala Sekolah tadi ada pencerahan tentang hukum. Sehingga tidak terjebak dengan tipe rayu bujuk rayu oleh oknum tertentu,” katanya.
“Di samping itu kita adakan seminar nasional ini kita memberikan solusi. Kalau kehidupan orang yang sudah makmur, sejahtera masih terbujuk rayu korupsi, itu tidak bisa dibayangkan,” bebernya.
Ketika ditanya kasus mafia tanah di Sumsel Aminudin menuturkan, seperti yang disampaikan Gubernur Sumsel mafia tanah marak karena saat pesirah sudah meninggal. Keturunannya yakni anaknya masih menyimpan stempel atau cap, dan mereka mengetahui tandatangan orang tuanya.
“Untuk segelnya masih ada dan bisa dibeli. Ketika mereka buatkan surat tanahnya, dengan memalsukan tandatangan orang tuanya. Itu mengakibatkan masalah,” tandasnya.
(AN)
