Film Invisible Hope Gugah Pemerintah untuk Perhatikan Anak Napi yang Lahir di Penjara

Minggu, 29 Mei 2022 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Lam Horas Film bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Pemutaran dan Diskusi Film “Invisible Hopes” di Cinepolis Palembang Icon, Sabtu (29/5/2022).

Invisible Hopes adalah film pertama di Indonesia yang mengungkapkan lebih dekat kehidupan nyata para narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dari ibu narapidana. Film tersebut berhasil memenangkan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 2021 Kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik.

Sutradara sekaligus produksi film Lamtiar Simarongkir yang turut hadir mengatakan ketika kami membuat film itu yang pertama kali dipikirkan hanya ingin memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa ada anak yang lahir dan besar di balik jeruji besi.

BACA JUGA  Pengurus KOHATI Himpunan Mahasiswa Islam FISIP UNSRI Resmi Dilantik

“Kita sebagai orang awam sangat kaget ternyata ada anak-anak yang lahir dan besar di penjara. Saya secara pribadi ketika tahu sangat sedih karena anak-anaknya ini lahir dan hidup dipenjara hal seperti inilah kami mengangkat tema cerita filmnya,” ujarnya.

Lanjut, ia mengatakan ketika kami memulai riset dan syuting kita menemukan sangat kompleks yakni dari mulai perempuan hamil yang ditangkap, melahirkan, membesarkan anak. Anak harus keluar ibunya belum bebas anak belum tahu berakhir dimana.

“Makin kebelakang persoalannya semakin besar dan yang paling masalah negara kemana. Seperti keluarga tidak mau mengambil dan membesarkan anak yang terlahir di penjara. Harusnya negara mengambil ahli. Kita pengen film ini menjadi bahan diskusi dan informasi apa solusi terbaik. Ini bukan tugas kemenkumham saja tetapi juga tugas dari kemenppa, Kemensos, Kemenkes, termasuk Kemendagri yakni persoalan identitas anak yang tidak terpenuhi,” bebernya.

BACA JUGA  Diduga Timbun BBM Subsidi, Gabungan LSM independen Sumsel Geruduk Polda Sumsel Minta Tindak Tegas PT Balsri Lengis Perkasa

Masih menurutnya, kami dalam posisi bukan menghakimi bukan juga dalam posisi memberikan solusi tapi bagaimana menggerakkan orang mengambil solusi. Kami juga meminta kepada bapak presiden untuk menonton film ini.

“Kita berharap beliau untuk dapat mengundang kita untuk menonton filmnya. Bahkan kita undang beliau melalui surat juga belum ada respon dari beliau. Karena ini masalah kompleks tidak hanya diselesaikan didaerah-daerah tetapi harus ada perubahan secara regulasi,” bebernya.

Apalagi sekarang lagi revisi RKUHP sangat pas. Kita ingin Invisible Hope menjadi alat ini kita sedang perjuangkan. Untuk Kemenppa sudah melihat dan kita tinggal melihat bagaimana responnya.

“Sampai sekarang kita belum melihat ada dan sebenarnya itu yang bikin kita sedih karena kami hanya filmmaker, kami merasa kok hanya kami yang berjalan”, pungkasnya.
(***)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru