Tubaba | Tintamerah.co.id – Misi besar kepemerintahan presiden Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menurunkan angka kemiskinan tampaknya jauh dari harapan berbanding terbalik di Kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung, diduga tidak tepat sasaran dinilai program gagal.
Ahmad Basri Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) kabupaten Tubaba menilai Soal Hilangnya 70 nama penerima bantuan sosal PKH program Kementerian Sosial Pusat yang dikeluhkan warga Tiyuh Kartaharja dapat dijadikan bahan evaluasi Pj bupati Tubaba,” ujarnya, Jumat (30/9/2022).
“Program sosial itu merupakan kebijakan Presiden RI ,Ir, Joko widodo upayanya untuk mengentaskan kemiskinan pada tingkat masyarakat yang kurang mampu. Padahal nama diatas sebelumnya sudah tercatat sebagai penerima PKH sudah sejak tahun 2019 – 2020, Masuk tahun 2021 hingga saat ini 2022 nama-nama tersebut hilang tentu ini akan menjadi referensi PJ bupati Tubaba untuk mengetahui masalah tersebut,” harapnya.
Aktivis jebolan fakultas Ilmu
sosial politik Universitas Muhammadiyah Jogjakarta tahun 1997 itu juga mengemukakan masalah tersebut
harus ada kejelasan faktual
dari data 70 nama yang hilang dari penerima program PKH.
“Pendamping PKH Tiyuh Kartaraharja tidak hanya sebatas pada penjelasan yang normatif bahwa hilangnya nama – nama tersebut adalah urusan dari Pemerintah Pusat / Kementerian Sosial, bukan urusan pada tingkat Kabupatennya yang melakukannya,” tegasnya.
Menurut Ahmad Basri, pihaknya menilai jika tanpa adanya kejelasan faktual terhadap mereka yang menerima program PKH jelas akan menimbulkan multi tafsir.
“Kalau pencoretan 70 nama penerima PKH hanyalah adanya kesalahan teknis data administratif itu bisa diperbaharui kembali dan diajukan kembali nama – nama mereka ke Pemerintah Pusat. Bukan sebaliknya melepaskan begitu saja sehingga menghilangkan hak sebagai penerima program PKH. Padahal program itu sangat dibutuhkan oleh mereka,” cetusnya.
Dia juga menyoroti Secara umum program PKH memang banyak ditemukan penyimpangan administratif dilapangan tidak tetap sasaran. Dimana yang tidak pantas menerima malah menerima program PKH. Dan sebaliknya yang membutuhkan dan menerima malah terabaikan tidak terdata.
“Sebaiknya 70 nama – nama yang hilang dari program PKH diajukan kembali ke pemerintah pusat Kementerian Sosial jika hanya kesalahan administratif. Namun jika nama – nama itu masih aktif ada diprogram PKH tapi tidak menerimanya tentu ada indikasi manipulatif. Bisa jadi berurusan dengan APH Aparat Penegak Hukum yang akan menyelesaikan sebagai tindak pidana,” pungkasnya.
(Joni St).
