Lampung | Tintamerah.co.id – Politik uang adalah induk dari korupsi, para pemimpin atau wakil rakyat yang melakukannya pasti akan berupaya mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat berkampanye.
Hal itu dikatakan Ketua Ikatan wartawan online (IWO) Provinsi Lampung saat memberikan sosialisasi tentang pengawasan dan pencegahan politik uang pada pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur. Selasa 19/9/2023.
Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat.
” Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya” kata dia
Menurut Edi, Politik uang adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya.
“Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap” Sambungnya.
Dijelaskan Edi, praktik politik uang akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya.
“Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye” terang mantan ketua IWO Kabupaten Lampung Timur 2017-2022 itu.
“Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai induknya korupsi” tambahnya.
Edi berharap masyarakat dapat berkomitmen untuk menolak politik uang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan.
” para bapak ibu akan menjadi pengawas partisipatif di pemilu yang akan datang. namun, alangkah baiknya mari kita berjanji dulu kepada diri sendiri untuk menolak apapun bentuk politik uang” Pungkasnya.*
