PALI | tintamerah.co -, Kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan pasca penahanan Wakil Bupati, Iwan Tuaji oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memantik kegelisahan mendalam di kalangan masyarakat dan praktisi birokrasi. Ketegangan fiskal yang berpadu dengan melambatnya roda pemerintahan seolah menjadi pertanda bahwa “kapal besar” PALI sedang kehilangan arah.
Husman Gumanti, SE., M.Si, seorang mantan birokrat senior yang pernah meniti karier sebagai Camat, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Koperasi & UKM, hingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Pelaksana Harian (PLH) Sekda, angkat bicara. Melalui wawancara dengan tintamerah.co pada Jumat (19/6/2026), pria yang memahami “jeroan” sistem pemerintahan ini membedah fenomena yang terjadi.
Birokrasi yang Tiarap: Antara Ketakutan dan Hilangnya Nyali
Menanggapi laporan tintamerah.co mengenai birokrasi yang “tiarap” dan ketakutan pejabat dalam mengambil kebijakan, Husman melihat adanya degradasi keberanian yang sangat nyata. Ia menegaskan bahwa para pejabat saat ini terjebak dalam zona nyaman yang mematikan inisiatif.
“Birokrasi yang tiarap itu pertanda ada yang salah dalam sistem manajerial. Pejabat takut mengambil kebijakan berisiko karena tidak adanya perlindungan dan ketegasan dari atasan. Akibatnya, yang jadi korban adalah urgensi layanan publik yang terabaikan. Padahal, program yang sudah disahkan itu adalah janji kepada rakyat yang harus dieksekusi,” tegas Husman.
SiLPA Jumbo: Bukan Prestasi, Tapi Kegagalan Fatal
Terkait fenomena SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang membengkak sebagaimana disorot dalam laporan tintamerah.co, Husman memberikan kritik keras. Baginya, SiLPA besar bukanlah tanda efisiensi, melainkan bukti kegagalan fatal.
“Bagi seorang birokrat, SiLPA jumbo itu bukan prestasi, melainkan bukti ketidakmampuan daya serap anggaran. SiLPA itu baru bisa dibenarkan jika penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah kita melampaui target APBD. Tapi, jika keuangan terjadi SiLPA di tengah efisiensi saat ini, berarti ada ketidaktaatan dalam pelaksanaan program yang sudah disahkan oleh DPRD. Ini patut dicurigai ada apa di balik lambannya serapan tersebut,” ujarnya lugas.
Sinergi Forkopimda yang “Ambyar”
Husman pun menyoroti keretakan komunikasi antarlembaga di PALI yang kontras dengan narasi sinergi yang sering digembar-gemborkan. Ia menekankan perlunya visi tunggal untuk kepentingan rakyat.
“Sinergi itu tidak bisa cuma sekadar formalitas di atas kertas. Saat rakyat menjerit, di situlah sinergi Forkopimda diuji. Keretakan ini terjadi karena ego sektoral masih lebih dominan dibanding visi kolektif. Kita butuh sosok yang mampu merangkul semuanya untuk satu tujuan, yakni kepentingan rakyat,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai PLH Sekda ini.
Urgensi Nyali Sang Nahkoda
Melihat kebuntuan ini, Husman menawarkan langkah radikal jika ia berada di posisi pengambil keputusan. Menurutnya, PALI membutuhkan sosok nahkoda dengan nyali besar untuk melakukan reformasi birokrasi secara total.
“Langkah radikal harus diambil sekarang. Pertama, saya akan minta Inspektorat melakukan audit secara riil terhadap seluruh OPD yang menyia-nyiakan anggaran. Kedua, evaluasi dan klasifikasi setiap hambatan serta kemajuan dari perencanaan yang ada. Dan yang paling penting, merangkul Forkopimda untuk benar-benar bersinergi sesuai tupoksi masing-masing. Jangan biarkan anggaran mengendap sia-sia sementara rakyat menanti dampak dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah,” tutup Husman dengan tegas.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para pemangku kebijakan di PALI. Birokrasi tidak boleh terus-menerus “tiarap” saat rakyat tercekik. Inilah saatnya untuk berhenti berlindung di balik ketakutan dan mulai bekerja nyata demi masa depan PALI.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
