PALI | tintamerah.co -, Amarah publik di Bumi Serepat Serasan mencapai titik didih. Di saat duka keluarga korban tabrak lari armada kayu PT Musi Hutan Persada (MHP) belum mengering, perusahaan raksasa itu seolah tanpa dosa tetap memacu “monster-monster” besi mereka di jalanan umum. Langkah ini dinilai bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan bentuk arogansi nyata terhadap nyawa manusia dan kedaulatan daerah.
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, muncul dengan pernyataan yang menggelegar. Ia tidak lagi sekadar mengkritik, namun menelanjangi ketimpangan hubungan antara PT MHP dengan Kabupaten PALI yang dianggapnya sudah sangat tidak sehat dan menghina akal sehat.
Hibah 9 Hektar: “Recehan” di Tengah Kehancuran
Menanggapi isu hibah lahan seluas 9 hektar dari PT MHP kepada Pemerintah Kabupaten PALI, Ubaidillah dengan nada sinis menyebut hal itu sama sekali tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan.
“Jangan bicara soal hibah 9 hektar! Itu tidak sebanding dengan hancurnya jalan-jalan kita yang dilumat mobil logging MHP setiap hari. Kerugian infrastruktur kita jauh lebih besar dari sekadar tanah itu!” tegas Ubaidillah dengan nada keras saat dihubungi tintamerah.co, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, PT MHP telah mengeruk kekayaan alam PALI selama puluhan tahun melalui Hak Guna Usaha (HGU), namun kontribusinya dianggap tidak seimbang dengan beban penderitaan masyarakat.
“Mereka sudah puluhan tahun hidup subur di atas tanah HGU kita, mengeruk hasil bumi kita, sementara rakyat hanya disisakan debu, jalan rusak, dan nyawa yang terancam. Hibah itu tidak sebanding!” tambahnya lagi.
Seruan Jihad Keadilan: LSM dan Wartawan Diminta Bergerak
Pernyataan Ubaidillah kali ini adalah sebuah maklumat perang terhadap ketidakadilan. Ia secara terbuka menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan dominasi PT MHP yang dianggap kebal hukum.
“Saya panggil seluruh aktivis LSM, wartawan, dan warga PALI! Jangan diam! Kita harus menuntut PT MHP secara total. Mereka tidak boleh merasa bisa membeli nyawa dan kerusakan jalan dengan hibah kecil. Ini soal harga diri daerah!” seru Ubaidillah.
Ia mengecam keras sikap perusahaan yang tetap membiarkan armadanya melintas pasca insiden tabrak lari mematikan baru-baru ini. Baginya, itu adalah bukti nyata bahwa PT MHP tidak memiliki empati sedikitpun terhadap warga lokal.
Jalan PALI Bukan Milik MHP
Ubaidillah menegaskan bahwa jalanan di PALI dibangun dengan uang rakyat, bukan untuk dihancurkan oleh kepentingan korporasi yang abai pada keselamatan publik. Ia mendesak agar ada tindakan konkret, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.
“Kita sudah cukup bersabar. Puluhan tahun mereka di sini, tapi apa yang kita dapat? Hanya jalan yang hancur lebur! Sekarang, ditambah lagi ada korban nyawa dan mereka tetap melintas dengan sombongnya. Ini tidak bisa dibiarkan lagi!” terang Ubaidillah.
Berita ini menjadi peringatan keras bagi PT MHP bahwa gelombang perlawanan di PALI tidak lagi bisa dibendung. Masyarakat kini menunggu, apakah pemerintah dan aparat penegak hukum akan berdiri bersama rakyat, atau tetap membiarkan monster-monster kayu itu terus menggilas keadilan di tanah PALI.
Tintamerah.co sudah berusaha menghubungi manajemen PT. MHP, dan Humas perusahaan mengenai armada angkutan kayu MHP masih melintas di jalanan pusat Kota Pendopo, Jumat (20/3/2026). Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak yang memberikan jawaban
Laporan: Efran
