tintamerahNEWS -, Pendopo rawan! atau PALI tidak aman! Kalimat itu sempat menjadi stigma yang melekat erat bagi siapa saja yang mendengar nama Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) beberapa dekade lalu. Bagi para pengendara yang melintas saat itu, Pendopo dan wilayah sekitarnya seringkali memicu rasa waspada, bahkan takut akibat maraknya aksi pemalakan di titik-titik krusial seperti Simpang Belimbing, Gunung Megang sebagai muara masuk ke wilayah PALI. Namun, itu dulu. Catatan kelam itu kini telah menjadi usang. Hari ini, Bumi Serepat Serasan telah bersalin rupa dari daerah yang mencekam menjadi wilayah yang berkembang pesat. Transformasi ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari keberanian seorang pemimpin yang tahu cara menyusun skala prioritas: H. Heri Amalindo.
Jejak Kejayaan yang Sempat Runtuh
Sejarah mencatat bahwa wilayah Talang Akar – Pendopo adalah jantung energi dunia pada era 1920-an. Dengan produksi mencapai 43 ribu barel per hari, daerah ini menjadi tulang punggung ekonomi Hindia Belanda. Namun, seiring habisnya masa kejayaan Standard Oil (NKPM) dan beralihnya fokus produksi ke Riau, Pendopo perlahan terlupakan.
Dampaknya fatal. Saat masih menginduk ke Kabupaten Muara Enim, wilayah Talang Ubi dan sekitarnya mengalami ketimpangan infrastruktur yang ekstrem. Jalanan rusak parah, akses terisolasi, dan minimnya lapangan kerja menciptakan api dalam sekam. Akibatnya, angka kriminalitas melonjak. Aksi pemalakan di Simpang Belimbing dan pembegalan di sepanjang jalur utama menjadi momok menakutkan bagi pengendara. PALI kala itu identik dengan “zona merah” yang dijauhi investor dan pelancong.
Strategi “Infrastruktur Dulu, Kantor Kemudian”
Pasca mekar menjadi kabupaten sendiri pada 2013, tugas berat menanti H. Heri Amalindo sebagai pemimpin pertama. Di tengah keterbatasan anggaran, ia mengambil langkah yang berani sekaligus tidak populer bagi sebagian kalangan elit: ia menunda pembangunan kantor pemerintahan yang megah.
Di saat kepala daerah lain berlomba membangun gedung bupati yang mewah, Heri Amalindo justru memfokuskan APBD untuk membangun urat nadi perekonomian, yakni jalan dan jembatan hingga ke pelosok desa. Ia sadar, kriminalitas lahir dari keterisolasian. Dengan jalan yang mulus, ruang gerak pelaku kejahatan menyempit, dan ekonomi warga kembali berdenyut.
“Beliau rela dihujat karena kantor bupati belum megah, namun rakyatnya tersenyum karena tak lagi berkubang lumpur saat membawa hasil bumi ke pasar.”
Kamtibmas: Membangun Rasa Aman
Selain infrastruktur fisik, Heri Amalindo sangat vokal dalam mendorong terciptanya keamanan yang sistematis. Puncaknya adalah komitmennya dalam menghadirkan Mapolres PALI yang diresmikan pada 12 November 2019 oleh Kapolda Sumsel saat itu, Irjen Pol Firli Bahuri. Polres ini berlokasi di Jl. Lingkar, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi. Hadirnya institusi ini diproyeksi untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya polres sendiri, kehadiran negara melalui aparat kepolisian menjadi lebih dekat dan responsif.
Hasilnya kini terlihat nyata:
- Hilangnya Stigma Buruk: Aksi pembegalan dan pemalakan di jalur-jalur rawan kini tinggal cerita lama.
- Konektivitas Unggul: Seluruh jalan penghubung antar-desa dan kecamatan kini telah terintegrasi dengan baik.
- Kepercayaan Publik: Rasa aman membuat masyarakat lebih produktif dan aktivitas ekonomi malam hari mulai bergeliat.
Warisan Sang Bapak Pembangunan
Kini, di masa purna tugasnya sebagai bupati dua periode, H. Heri Amalindo meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada gedung beton bertingkat: Rasa Aman dan Aksesibilitas. Ia membuktikan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar rakyatnya.
PALI kini bukan lagi daerah yang ditakuti. PALI adalah daerah yang terbuka, aman, dan siap menyambut masa depan. Bagi warga Bumi Serepat Serasan, H. Heri Amalindo akan selalu dikenang sebagai “Bapak Pembangunan” yang berhasil memutus rantai ketakutan dan membangun jembatan menuju kesejahteraan.
Oleh: Efran
