Samsat Palembang IV Ajak Masyarakat Mamfaatkan Program Pemutihan Pajak

Sabtu, 9 Desember 2023 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Untuk meringankan beban pajak kendaraan dimasyarakat sekaligus menertibkan wajib pajak kendaraan yang menunggak pembayaran, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gelar Pemutihan pajak hingga tanggal 23 Desember 2023.

Kasi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Samsat Palembang IV , Agus Winardi, S.E., M.M. mengatakan melalui program pemutihan pajak kendaraan diharapkan dapat dimamfaatkan masyarakat agar dapat meringankan pokok tunggakan, denda dan bunga pajak kendaraan bermotor.

“Program Pemutihan pajak kendaraan ini berlaku untuk kendaraan Motor maupun Mobil, “ujarnya saat diwawancarai, jumat (09/12/2023).

Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumsel meliputi PKB dan BBNKB II, tunggakan PKB 2 tahun ke atas cukup membayar 1 tahun pokok tunggakan + 1 tahun pokok PKB berjalan. Pengurangan BBNKB II sebesar 50% termasuk mutasi dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan, bebas denda SWDKLLJ tahun lalu.

BACA JUGA  Erick Thohir Akui Program Sumsel Mandiri Pangan yang Digagas Herman Deru Sejalan dengan Kementerian BUMN 

“Alhamdulilah dengan adanya program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengenai program pemutihan pajak sangat antusias dan dimamfaatkan oleh masyarakat,”ungkapnya.

Untuk mempermudah dan memaksimalkan pelayanan dan memudahkan jangkauan masyarakat dalam membayar pajak di wilayah kerja Samsat Palembang Wilayah IV yang meliputi:
Kecamatan Ilir Timur II dan Ilir Timur III, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni dan kecamatan Sematang Borang, Samsat Palembang IV sudah mempunyai Samsat korner di Lemabang, PTC dan Mobil Samsat keliling. Untuk pembayaran melalui kantor Samsat Palembang IV dapat dilakukan pembayaran melalui transaksi QR code, dan dapat juga dengan pembayaran non tunai dengan mesin EDC.

“Selain bisa mendatangi tempat – tempat tersebut masyarakat juga dapat melakukan transaksi pembayaran melalui alfamart, Indomaret, Tokopedia, blibli,E-Dempo dan Signal,”Ujarnya.

BACA JUGA  Kapolda Tandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertagas dengan Polda Sumsel

”Kita juga mengajak masyarakat untuk dapat memamfaatkan program pemutihan pajak ini sebaik mungkin karena program pemutihan pajak kendaraan ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2023, “Pungkasnya. (Al)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru