Palembang | Tintamerah.co.id – Lonjakan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri perlu diwaspadai karena pencapaian Inflasi Provinsi Sumsel pada Februari 2024 tercatat terendah kedua se-Sumatera yakni sebesar 0,014 (mtm).
“Namun lonjakan secara rata-rata, inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,544 (mtm),” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P Gozali saat High Level Meeting Tim dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (20/03/2024).
Dijelaskannya, ada 8 komoditas pangan yang di amati dengan hasil terdapat 7 komoditas yang perlu diwaspadai terus dikarenakan mengalami kenaikan harga, ini berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri.
“Diantaranya Angkutan Udara, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras,” ujar Ricky.
lanjut kata Ricky, Komoditas pangan yang terus mengalami kenaikan yakni beras, dikarenakan adanya kenaikan permintaan dari provinsi lain sehingga mengalami juga produksi pada Maret 2024, selain itu ada juga minyak goreng terutama untuk minyak goreng curah dan minyakita.
“Daging ayam dan telur ayam, menurun dikarenakan realisasi distribusi DMO dan masih tingginya harga pakan juga adanya beberapa daerah yang perlu dilakukan percepatan penyaluran SPHP,” kata Ricky.
Seiring dengan cuaca ekstrim dan tingginya permintaan, bahan komoditas yang mengalami kenaikan harga aneka cabai dan bawang merah, dikarenakan penurunan pasokan.
“Kenaikan harga diperkirakan berlanjut seiring dengan mundurnya awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG,” katanya.
Bersama dengan TPID se Sumsel pihaknya, kata Ricky akan terus konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu
pada kerangka 4K yaitu Ketersediaan pasokan dengan melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan guick action apabila diperlukan.
“Kami berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya.
Selain itu, pihaknya memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat, laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur, dan keterjangkauan harga dengan mengadakan Pasar Murah yang berfokus pada 7 komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan.
“Juga mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam mendorong digitalisasi daerah yang pertama, memaksimalkan partisipasi pemerintahdaerah dalam pengisian Championship TP2DD tahun 2024.
“Kedua, terus bersinergi dalam mendorong digitalisasi daerah dan program inovasi daerah, serta implementasi KKPD,” katanya.
Ketiga, tentunya berharap tetap berkoordinasi dengan perbankan untuk mendorong tersedianya layanan digital dan literasi masyarakat.
Ditempat yang sama Ketua TPID Prov. Sumatera Selatan, Dr. Drs. A Fatoni, M.Si mengungkapkan, Perekonomian Sumsel pada keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Wilayah Sumatra masing-masing sebesar 5,05% (yoy) dan 4,69% (yoy).
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi yang terkendali, serta didukung oleh transformasi digital,” jelasnya.
Dalam konteks transformasi keuangan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi langkah penting untuk mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital.
“Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi yang efisien,” tuturnya.
Berdasarkan Survei Indeks ETPD pada Semester II tahun 2023, seluruh Pemda atau sebanyak 18 Pemda di Sumatera Selatan telah masuk ke dalam kategori Pemda Digital.
Upaya mendorong digitalisasi daerah tidak berhenti ketika pemerintah daerah telah mencapai tahap Digital. Karena Tahap Digital merupakan indikasi dari kesiapan infrastruktur digital di daerah.
“Salah satunya tercermin dari implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Saat ini, baru 2 (dua) Pemda yang telah mengimplementasikan KKPD, yaitu Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang,” jelasnya.
“Dan 11 Pemda yang telah memiliki Perkada KKPD, kami mendorong Pemda di kabupaten/ kota lainnya untuk segera menyusun Perkada KKPD dan segera mengimplementasikan KKPD,” pungkasnya. *
