Tunggakan Pajak Membidik Izin PT SLR: DPMPTSP PALI Isyaratkan Sanksi Bertahap Jika Komitmen Investasi Diabaikan

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala DPMPTSP PALI, Rismaliza (bersepatu putih), mendampingi Wabup Iwan Tuaji dan jajaran OPD terkait dalam kegiatan sidak di stockpile KM 36 PT SLR guna meninjau kepatuhan investasi dan perizinan korporasi di lapangan. (Foto: Dok/ DPMPTSP PALI)

Kepala DPMPTSP PALI, Rismaliza (bersepatu putih), mendampingi Wabup Iwan Tuaji dan jajaran OPD terkait dalam kegiatan sidak di stockpile KM 36 PT SLR guna meninjau kepatuhan investasi dan perizinan korporasi di lapangan. (Foto: Dok/ DPMPTSP PALI)

PALI | tintamerah.co -, Penataan karpet merah bagi investasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan kini menghadapi ujian ketegasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PALI menegaskan bahwa ketidakpatuhan dalam membayar pajak daerah bukan sekadar persoalan angka di atas kertas Bapenda, melainkan pintu masuk bagi peninjauan ulang hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang membandel.

Langkah tegas ini menjadi sorotan tajam setelah laporan investigasi tintamerah.co sebelumnya membongkar borok operasional raksasa infrastruktur batu bara, PT Servo Lintas Raya (SLR). Dalam laporan terdahulu bertajuk “Dibongkar DPMPTSP PALI, PT Servo Lintas Raya Belum Clean and Clear, PBG dan Tata Ruang Masih Menggantung, Tunggakan Pajak Bidik Pelanggaran Komitmen”, terungkap bahwa PT SLR belum menyelesaikan kewajiban dasar perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan kepatuhan tata ruang yang hingga kini posisinya masih menggantung.

Kini, persoalan PT SLR kian mengerucut pada akumulasi ketidakpatuhan. Merespons pertanyaan publik mengenai sejauh mana taji pemerintah daerah dalam menindak korporasi penunggak pajak, Kepala DPMPTSP Kabupaten PALI, Rismaliza, buka suara mengenai mekanisme sanksi administratif yang membayangi perusahaan yang tidak kooperatif.

BACA JUGA  Program Literasi Polsek Penukal Utara Berikan Bantuan Buku Bacaan Dan Buku Tulis Ke Pondok Pesantren HUBBUSSALAM AL ISLAMI Di Desa Tempirai Selatan

Rismaliza menjelaskan bahwa di dalam regulasi DPMPTSP, ketidakpatuhan membayar pajak daerah secara normatif dinilai secara bertahap. Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menyepelekan tahapan tersebut, karena muaranya bisa berujung pada pembekuan total operasional.

“Dalam praktiknya, kami di DPMPTSP melihat pemenuhan kewajiban ini secara bertahap. Pada tahap awal, tunggakan pajak daerah memang dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan administratif, sehingga tidak langsung berakibat pada pencabutan izin atau penghentian paksa operasional perusahaan,” ujar Rismaliza saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2026).

Kendati demikian, Rismaliza memberikan sinyal peringatan keras bagi manajemen PT SLR dan korporasi lainnya. Jika dinamika ini memasuki ‘tahap lanjut’ di mana perusahaan mengabaikan teguran berulang dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta nilai tunggakannya signifikan, maka statusnya akan langsung dinaikkan dari sekadar kelalaian administrasi menjadi pelanggaran komitmen perizinan.

“Jika teguran resmi dari Bapenda terus diabaikan, atau nilai tunggakan pajaknya dinilai signifikan dan dilakukan secara berulang, maka perkara ini secara otomatis naik status menjadi pelanggaran komitmen perizinan. Begitu masuk ke ranah pelanggaran komitmen, kasusnya resmi menjadi objek pengawasan ketat DPMPTSP yang dapat berujung pada peninjauan ulang, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha,” tegasnya dengan lugas.

BACA JUGA  Gelora Semangat Lansia di PALI: Komunitas LLI Gelar Lomba Senam Meriah, Siapkan Tiket Menuju Kejuaraan Tingkat Sumsel

Terkait sejauh mana tindakan hukum konkret yang telah dijatuhkan kepada PT SLR pasca-mencuatnya keluhan tunggakan pajak dari Bapenda, Rismaliza mengaku pihak perizinan masih berada dalam posisi menunggu laporan formal secara institusional.

“Hingga saat ini, belum ada surat resmi yang dilayangkan dari Bapenda ke DPMPTSP terkait laporan hasil evaluasi tunggakan pajak PT SLR tersebut. Kami bergerak berdasarkan asas legalitas koordinasi antar-instansi,” akunya.

Namun, pintu penindakan dipastikan terbuka lebar. Rismaliza menegaskan, jika dalam proses evaluasi di internal Bapenda pihak PT SLR terbukti tetap keras kepala, tidak mengindahkan, atau tidak merespons iktikad baik penyelesaian pajak, maka Bapenda memiliki kewenangan penuh untuk melemparkan rekomendasi penindakan ke meja DPMPTSP.

“Jika perusahaan tidak mengindahkan atau merespons laporan dan tagihan dari Bapenda, maka Bapenda dapat menyampaikan hal tersebut kepada kami di DPMPTSP. Berdasarkan rekomendasi itulah, DPMPTSP akan langsung mengambil tindakan lanjut dengan menerbitkan surat peringatan, teguran keras, atau sanksi administratif berat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Rismaliza menutup penjelasannya.

BACA JUGA  Meraknya Isu Hilangnya Meteran Air PDAM, Ini Tanggapan Dirut PDAM Tirta PALI Anugerah

Dengan posisi PBG dan Tata Ruang PT SLR yang sebelumnya dilaporkan Tintamerah.co masih menggantung, akumulasi masalah tunggakan pajak ini bak bom waktu yang siap mengancam legalitas operasional perusahaan di Bumi Serepat Serasan jika komitmen investasi tak segera dipenuhi secara menyeluruh.

Pihak Perusahaan Masih ‘Bungkam’

Upaya konfirmasi telah dilakukan untuk menjaga keberimbangan berita. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim media tintamerah.co telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak PT Servo Lintas Raya dan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya pada Jumat (3/4/2026).

Namun, hingga berita ini ditayangkan, kedua perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan resmi. Belum ada jawaban maupun klarifikasi terkait temuan inspeksi mendadak (sidak) Wakil Bupati PALI, maupun keluhan masyarakat mengenai dugaan pencemaran limbah di KM 36.

 

Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co

Berita Terkait

Skandal “Bangkai Besi” Berulang: Mesin ATM Mandiri Simpang Lima Pendopo PALI Rusak Lagi, Manajemen Cuek dan Alergi Perbaikan Total?
Layanan Bobrok, ATM Mandiri PALI Mangkrak: Anggaran Ada, Solusi Tiada!
Kado Pahit HUT ke- 28 Bank Mandiri Untuk Nasabah PALI: Mesin ATM Rusak Bertahun-Tahun di Hari Jadi Korporasi
Skandal “Bangkai Besi” ATM Mandiri PALI: Layanan Bobrok & Merugikan Nasabah, Ketua LSM Serampuh Desak Pinca Dicopot!
Skandal “Bangkai Besi” ATM Bank Mandiri Cabang Pendopo PALI, Pimpinan Cabang Diduga “Alergi” Konfirmasi dan Abaikan Hak Nasabah
Bongkar Dugaan Rekrutmen Tertutup Pertamina Adera Field: DPRD PALI Layangkan Surat Pemanggilan Resmi, Tuntut Keadilan Bagi Tenaga Kerja Lokal
PA GMNI PALI: Tidak Boleh Ada Rekrutmen Tertutup, Setiap Perusahaan Harus Terbuka dan Non-Diskriminatif
Firdaus Hasbullah: Tiga Tim ORADO PALI Siap Harumkan Nama Daerah di Turnamen 101 Piala Panglima TNI

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:58 WIB

Skandal “Bangkai Besi” Berulang: Mesin ATM Mandiri Simpang Lima Pendopo PALI Rusak Lagi, Manajemen Cuek dan Alergi Perbaikan Total?

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:48 WIB

Layanan Bobrok, ATM Mandiri PALI Mangkrak: Anggaran Ada, Solusi Tiada!

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:32 WIB

Kado Pahit HUT ke- 28 Bank Mandiri Untuk Nasabah PALI: Mesin ATM Rusak Bertahun-Tahun di Hari Jadi Korporasi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Skandal “Bangkai Besi” ATM Mandiri PALI: Layanan Bobrok & Merugikan Nasabah, Ketua LSM Serampuh Desak Pinca Dicopot!

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:42 WIB

Skandal “Bangkai Besi” ATM Bank Mandiri Cabang Pendopo PALI, Pimpinan Cabang Diduga “Alergi” Konfirmasi dan Abaikan Hak Nasabah

Berita Terbaru