tintamerahNEWS -, Indonesia sedang berada dalam kondisi Darurat Korupsi. Angka-angka yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan sekadar statistik, melainkan nisan bagi integritas bangsa. Bayangkan, sejak 2010 hingga 2024, sebanyak 356 kepala daerah terjaring kasus korupsi. Bahkan di era kepemimpinan baru Prabowo Subianto (hingga Maret 2026), “hama” korupsi ini belum juga sirna dengan estimasi 8 hingga 10 kepala daerah kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Tragedi ini mencapai titik nadir yang memuakkan ketika kita melihat fenomena “korupsi berjamaah” di DPRD Kota Malang dan DPRD Muara Enim. Pertanyaannya: Mengapa kursi kekuasaan di negeri ini seolah-olah menjadi kursi pesak menuju penjara?
Demokrasi Transaksional: “Tuan Uang” Menggantikan Tuhan
Akar tunggang dari pembusukan kekuasaan ini adalah Demokrasi Transaksional. Implementasi Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu yang “Luber Jurdil” telah mengalami penyimpangan menjadi hypercompetition yang brutal.
Para calon pemimpin dipaksa—atau memaksakan diri—menjadi budak modal. Mereka meminjam tangan “cukong” dan “bandar” (bahkan disinyalir termasuk bandar narkoba) untuk memenangkan suara. Akibatnya, saat menjabat, orientasi mereka bukan lagi melayani rakyat, melainkan “balik modal”. Rakyat hanya dijadikan objek dalam kalkulasi bisnis politik. Filosofi Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan) telah dipelintir secara haram menjadi Vox Domini Pecuniae—Suara Tuan Uang adalah Suara Tuhan.
Harga Diri Rakyat yang Dijual Murah
Mari kita bicara jujur dan “pedas” soal harga kedaulatan kita. Jika seorang pemilih menerima uang suap sebesar Rp 500.000 untuk masa jabatan 5 tahun, maka harga harga diri rakyat tersebut hanya bernilai:
- Rp 100.000 per tahun
- Rp 8.333 per bulan
- Rp 277 per hari
Lebih tragis lagi, jika suap yang diterima hanya Rp 50.000, maka kedaulatan Anda dihargai senilai Rp 27 per hari—bahkan lebih murah dari harga sebutir permen. Celakanya, praktik jahiliah modern ini sering kali dibungkus dengan sumpah di atas kitab suci. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum; ini adalah penistaan terhadap martabat kemanusiaan dan spiritualitas.
Pembangunan Berorientasi Proyek, Bukan Rakyat
Dampak dari pemimpin yang lahir dari “rahim” cukong adalah kebijakan yang cacat. Pembangunan tidak lagi berdasarkan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti), melainkan berorientasi proyek.
Elit eksekutif dan legislatif bersekongkol mengejar success fee. Hasilnya? Pembangunan yang parsial, tidak berkelanjutan, dan merusak lingkungan. Dana APBN/APBD yang berasal dari keringat rakyat terbuang sia-sia, menjadi mubazir hanya demi memuaskan nafsu serakah para pemburu rente.
Mandat Revolusi Moral: Ar-Rasyi dan Al-Murtasyi Masuk Neraka!
Sebagai bangsa yang religius, kita harus diingatkan kembali pada hukum Tuhan yang absolut. Dalam Islam, pemberi suap (ar-rasyi) dan penerima suap (al-murtasyi) adalah pelaku dosa besar yang dilaknat Rasulullah SAW. Hadis Riwayat Ath-Thabrani secara tegas menyatakan: “Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka.”
Apakah kita masih mau berkubang dalam kenajisan ini? Apakah kita rela membiarkan keberkahan bangsa ini hilang hanya demi uang receh yang habis dalam sekejap?
Kesimpulan: Gerakan Memurnikan Suara Rakyat
Sudah saatnya rakyat pemilik kedaulatan bangun dari “tidur” panjangnya. Kita butuh revitalisasi gerakan sosial untuk memurnikan kembali Vox Populi Vox Dei.
- Mulai dari diri sendiri: Tolak uangnya, jangan pilih orangnya.
- Rasionalitas di Bilik Suara: Gunakan akal sehat dan hati nurani. Lihat rekam jejak, bukan tebalnya isi amplop.
- Hancurkan Dominasi Cukong: Jadikan Pemilu sebagai ajang menghukum para “pembeli” suara, bukan ajang “panen” sesaat.
Gerakan sosial ini harus menggelinding seperti bola salju. Hanya dengan memutus rantai politik uang, kita bisa melahirkan pemerintahan yang tulus berpihak pada rakyat. Jangan biarkan “Suara Tuhan” tergadaikan lagi. Mari kita rebut kembali kedaulatan yang bermartabat!
Penulis: Dr. Subiyanto Pudin, S.Sos., SH., MKn., CLA | Editor: tintamerah.co
