PALEMBANG|Tintamerah.co.id – Banyak pihak sangat menyayangkan dengan kualitas bangunan jalan di Kota Palembang karena sudah banyak keluhan dari lapisan masyarakat, maka hari ini Kamis (8/4) DPP Dewan Pemuda Sriwijaya (DEMUSI) menyampaikan aspirasi didepan Kantor Walikota Palembang di Jalan Merdeka 1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.
Aksi ini tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DEMUSI sekaligus Koordinator Aksi (Korak) Edward Jaya dan Koordinator Lapangan (Korlap) Ingsuardi bersama orator Abdul Gopar, Muh.Hadi, Reza, Taufik dan lainnya.
Disampaikan oleh Ingsuardi bahwa, “Mengamati proyek prioritas RPJMD 2018-2023 mengenai proses pembangunan di Kota Palembang dan melihat kondisi sekarang teutama pembangunan jalan di lorong-lorong Kecamatan Kota Palembang sangatlah jauh dari harapan yang tertuang dalam RPJMD, banyak yang berlobang, sehingga memiliki efek domino yang sangat merugikan masyarakat, seperti terganggunya akses ekonomi, kemacetan lalu lintas bahkan kecelakaan korban jiwa.”
Ditegaskan juga oleh Edward Jaya, “Masyarakat menginginkan tata kelola pembangunan yang layak, Dinas PU dan semua komponen Dinas dan instansi yang berkaitan harus bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan sesuai visi dan misi Palembang Emas Darussalam dalam segala sektornya terutama yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ini sudah sangat sadis karena sudah ada yang kecelakaan memakan korban jiwa.”
Aksi ini mendesak Walikota Palembang H.Harnojoyo untuk memecat Ahmad Bastari Kepala Dinas PUPR Kota Palembang.
Jika Walikota Palembang tidak memecat Kepala Dinas PUPR Kota Palembang dalam durasi waktu 7 x 24 jam, maka DPP DEMUSI akan kembali turun ke jalan.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang memiliki raport merah bagi masyarakat Kota Palembang, kinerja yang sangat jauh dari harapan dan jika dilihat dari anggaran yang begitu signifikan besar tentu pembangunan jalan bisa terealisasi sesuai harapan.
DPP Dewan Pemuda Sriwijaya Sumatera Selatan mendesak: Ganti atau pecat Kepala Dinas PUPR Kota Palembang dan Persoalan Indikasi Korupsi di lingkungan PUPR Kota Palembang akan segera dilaporkan kepada pihak Kajati Sumsel pada hari Kamis depan. (Danaz)
