PALI | tintamerah.co -, Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) mengeluarkan pernyataan sikap keras menyikapi rentetan insiden kebocoran pipa migas yang terus menghantui wilayah Bumi Serepat Serasan. Ketua AP3 PALI, Abu Rizal, menegaskan bahwa infrastruktur pipa milik Pertamina kini tak ubahnya “bom waktu” yang siap merenggut nyawa warga kapan saja.
Pernyataan ini menyusul peristiwa line pipa PT Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 Pendopo Field di Sungai Deras, Talang Akar, Talang Ubi. Selain itu, tragedi berdarah yang terjadi di Desa Benuang warga Desa Karta Dewa meregang nyawa karena line pipa gas bocor dan terbakar (wilayah operasional Pertamina Adera). Insiden tersebut telah memakan satu korban jiwa dan dua orang mengalami luka bakar akibat dugaan kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur pipa yang sudah menua.
Nyawa Bukan Komoditas Dagang
Abu Rizal mengecam pola penanganan Pertamina yang dinilai selalu menggunakan pola transaksional setiap kali terjadi insiden fatal.
“Kami mengecam keras pola barter nyawa dengan ganti rugi. Nyawa rakyat yang melayang tidak bisa ditebus hanya dengan uang atau tawaran pekerjaan bagi keluarga korban. Ini adalah upaya pembungkaman sistematis agar kelalaian korporasi tidak tersentuh hukum,” tegas Abu Rizal dalam keterangannya kepada tintamerah.co, Kamis (5/4/2026).
Soroti Lemahnya Pengawasan SKK Migas
Tak hanya Pertamina, AP3 PALI juga membidik peran SKK Migas sebagai pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Abu Rizal mempertanyakan mengapa pipa-pipa yang sudah korosi dan termakan usia masih dibiarkan beroperasi di bawah pemukiman warga.
“Di mana fungsi pengawasan Asset Integrity? Mengapa SKK Migas seolah tutup mata terhadap risiko maut ini? Menjadikan status Objek Vital Nasional (Obvitnas) sebagai tameng untuk memaklumi kebocoran adalah sesat logika. Tidak ada ketahanan energi yang lebih berharga dari nyawa rakyat,” terang Abu Rizal.
Empat Tuntutan Utama AP3 PALI:
- Audit Investigatif Independen: Melibatkan pihak ketiga untuk memeriksa seluruh jalur pipa tua di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di PALI.
- Sanksi Pidana Korporasi: Mendesak Polri dan Kejaksaan Agung menyeret penanggung jawab operasional ke meja hijau atas kelalaian fatal.
- Peremajaan Total: Menuntut penggantian pipa yang sudah melebihi usia teknis, bukan sekadar pembersihan limbah yang bersifat kosmetik.
- Hentikan Jalur Maut: Jika tuntutan tidak dipenuhi, AP3 mengancam akan melakukan aksi massa.
Ultimatum 30 Hari
Menutup pernyataannya, Abu Rizal memberikan peringatan keras kepada pemangku kebijakan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan energi tidak boleh dibangun di atas “liang lahat” rakyat.
“Jika SKK Migas dan Pertamina tidak melakukan tindakan nyata dalam dalam satu bulan kedepan, kami akan mengonsolidasi massa untuk menuntut penghentian sementara operasional di jalur pipa maut tersebut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina maupun SKK Migas belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan ultimatum yang dilayangkan oleh AP3 PALI.
Editor: Efran
