Palembang | Tintamerah.co.id – Puluhan Massa Koalisi Peduli Palembang (KPP) menggelar aksi di halaman Kejati Sumsel perihal dugaan atas permasalahan di DPRD kota Palembang terkait oknum anggota DPRD kota Palembang berinisial GR dengan dugaan KKN, Jumat (26/7/2024).
Beberapa poin penting yang membutuhkan perhatian dan investigasi menyeluruh oleh pihak berwenang yakni:
– KPP mendesak Kejati Sumsel untuk segera memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari GR . Terdapat dugaan bahwa laporan harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya.
– KPP meminta Kejati Sumsel untuk melakukan investigasi menyeluruh harta kekayaan GR
– KPP menyoroti adanya dugaan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan GR
– KPP desak Kejati Sumsel untuk memeriksa dan menyelidiki penggunaan anggaran dana reses yabg diduga fiktif
– Audit dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir)
KPP berharap Kejati Sumsel dapat segera mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk memastikan transparan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aksi (Korak), Maulana usai aksi didepan halaman Kejati Sumsel
“Kami mendesak Kejati Sumsel menindaklanjuti kasus oknum Anggota DPRD kota Palembang berinisial GR dengan dugaan KKN. Kami menduga adanya penyelewengan dana anggaran dinas yang diduga fiktif. Kemudian ada beberapa anggaran perjalanan dinas dan juga laporan harta kekayaan yang dilaporkan GR tidak sesuai dengan semestinya,” kata Maulana.
Maulana berharap pihak Kejati Sumsel untuk segera memeriksa dan juga kami sudah menyampaikan data kami yang kemudian akan kami laporkan ke PTSP Kejati Sumsel.
“Jika tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari Kejati Sumsel, kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi. Kami akan melihat dulu progres dari Kejati Sumsel, apabila tidak ada tindak lanjut maka kami akan mengepung kantor Kejati Sumsel,” pungkasnya.
(HA)
