Tubaba | Tintamerah.co.id – Manajeman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung diduga buruk terancam bangkrut.
Dr pramono Satrio Wibowo Drektur RSUD Tubaba mengatakan kondisi pasien Rumah sakit yang dipimpinnya pendapatannya menurut,” ujarnya kepada wartawan saat diwawancara diruang kerjanya, Rabu (11/1/2023).
“Di tahun sebelumnya yakni 2021 dan 2022, RSUD secara mandiri menggaji para dokter karena mendapatkan dana klaim pasien Covid-19. Sementara tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Dr pramono juga mengakui Akibat minimnya penghasilan maka gaji pokok dokter umum kontrak pada tahun 2023 turun, dari sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 3,5 juta rupiah/bulan. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan RSUD yang tidak stabil.
“Agar pelayanan kesehatan di RSUD tetap berjalan, maka pada tahun 2023 pihak kami mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
Kami sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah, untuk gaji para dokter tahun 2023 sebesar Rp 2,6 milyar karena dana dari BLUD RSUD sudah tidak mencukupi,” tambahnya.
Direktur RSUD tubaba juga membeberkan Anggaran perbulan yang harus dikeluarkan RSUD selama ini, rata-rata per bulan berkisar Rp 300 juta lebih.
“Pengeluaran untuk biaya operasional RSUD termasuk gaji para tenaga kontrak sebanyak 106 orang baik dokter, perawat, dan tenaga kesehatan maupun pegawai lainnya,” paparnya.
Dia mengatakan, RSUD selama ini menggunakan sistem BLUD dan dapat membiayai operasional secara mandiri karena didukung dana klaim BPJS pasien Covid-19.
“Tahun ini, dana klaim itu sudah tidak ada lagi, sedangkan pemasukan rata-rata perbulan RSUD hanya berkisar Rp 200 juta, untuk mencukupi kekurangannya kita mengandalkan subsidi dari dana APBD, sehingga gaji para dokter umum RSUD ditetapkan sesuai arahan dari dinas kesehatan dan disamakan dengan gaji para dokter di Puskesmas,” tuturnya lagi
Pramono tidak menampik, jika RSUD Tubaba dikatakan terancam bangkrut karena jumlah pendapatan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan.
“Untuk itu, kita mengajukan dana subsidi kepada pemerintah daerah karena keuangan RSUD tidak mencukupi memenuhi seluruh kebutuhan operasional,” tukasnya.
Sementara Dikatakan Wahidin Yusuf pendiri Lembaga swadaya masyarakat (FKPK) Tubaba dirinya menyangkan buruknya sistem keuangan manajemen Keuangan di RSUD tubaba selama ini
“Kita akan terus kawal sampai mendalam persoalan ini agar dapat ketahui secara terang benderang, apakah ada indikasi permainan dalam sistem pengelolaan anggarannya,” ujarnya.
Lanjut wahidin, bahwa dirinya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak yang mempunyai wewenang bidang pengawasan.
“Dalam waktu dekat kita akan koordinasikan dengan pihak Inspektorat dan DPRD Tubaba untuk melakukan pemeriksaan ataupun Audit,” pungkasnya.
( Joni St)
