Jakarta | Tintamerah.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsj Sumsel bersama belasan perusahaan yang beroperasi di Sumsel. Kegiatan ini diselenggarakan di Graha Sumsel Jakarta, pada Minggu (8/10/2023).
Turut hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmat Wibowo serta Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (KLHK) Edi Nugroho, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Panji Tjahjanto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sumsel M Iqbal Alisyahbana serta perwakilan berbagai perusahaan yang beroperasi di Sumsel.
Hadir serta perwakilan dari pihak perusahaan dalam Rakor tersebut, diantaranya dari PT Sinarmas, PT Bukit Asam, PT Lonsum, PT Hindoli, PT Sampoerna Agro, PT Tania Selatan, PT Laju Perdana Indah, PT Pinago, PT BCN unit kerja Cinta, PT Sriwijaya Palm Oil, PT Bumi Mekar Hijau (HTI dari grup Sinarmas), PT OKI Pulp dan sejumlah perusahaan lainnya.
“Hari ini perusahaan yang diundang seluruhnya hadir. Ini bentuk komitmen kita bersama, meski sudah malam tapi kita tetap komitmen bekerja menangani Karhutla,” ujar Fatoni.
Menurut Fatoni, dalam beberapa tahun belakangan ini semua merasakan dampak dari Karhutla tidak hanya di Sumsel tapi juga di beberapa Provinsi lainnya. Dampak Karhutla begitu banyak, di antaranya terkait investasi, kesehatan, keselamatan jiwa bahkan nama baik Sumsel maupun bangsa Indonesia.
Fatoni menyebut hal terpenting dari penanganan pengendalian karhutla ini adalah keterpaduan, kebersamaan dan koordinasi dan sinergitas. Jika semua dikoordinasikan dengan baik maka pengendalian karhutla akan semakin baik.
“Pertemuan malam hari ini diadakan agar semua langkah yang kita lakukan nanti bisa terpadu, kemudian kita bisa bersinergi saling mengisi manakala ada kekurangan dan juga keterbatasan-keterbatasan,” ujar Fatoni.
Lebih jauh Fatoni mengatakan rakor ini memang digelar secara lengkap baik dari KLHK, ada juga TNI Polri, BPBD hingga perusahaan-perusahaan. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai penanganan Karhutla.
Dari hasil rakor tersebut, Fatoni mengungkapkan dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya pemerintah daerah dan perusahaan khususnya di Sumsel telah berkomitmen untuk menanggulangi Karhutla di wilayah Provinsi Sumsel. Selain, itu Fatoni juga mendukung arahan Kapolda Sumsel dalam upaya menanggulangi Karhutla dengan menerapkan 3 langkah yakni mitigasi, investigasi dan rehabilitasi.
“Kita juga minta seluruh anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengirimkan data personal untuk kontak person perusahaan dan serta data embung,” tambahnya.
Fatoni juga meminta Dinas Perkebunan Sumsel untuk mendata perusahaan yang di luar keanggotaan GAPKI turut didata gunza mempermudah koordinasi dalam penanganan Karhutla.
Selain itu juga dipastikan bahwa Pangdam II/Sriwijaya segera menerjunkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang berjumlah 350 personel mulai tanggal 11 Oktober sebagai upaya penanggulangan Karhutla.
“Paling penting, kebutuhan anggaran dan peralatan ini akan dibantu secara bersama-sama oleh pihak perusahaan,” ujar Fatoni.
