PALEMBANG | tintamerah.co -, Di saat euforia Lebaran masih menyisakan aroma ketupat dan silaturahmi, seorang pria dengan langkah tegap justru memacu kendaraannya membelah jalanan menuju jantung ibu kota provinsi. Firdaus Hasbullah, SH., MH., Wakil Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), tak sedang ingin berwisata. Ia membawa “bom waktu” berupa tumpukan fakta getir tentang potret pendidikan di daerahnya yang selama ini seolah terisolasi dalam sekat marginalitas.
Kamis (26/3/2026), kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menjadi saksi bagaimana sebuah diplomasi pendidikan dimainkan. Bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan tekanan konstruktif yang lugas dan tajam.
Menggugat Keadilan di Jalur Zonasi
Persoalan pertama yang dilempar Firdaus ke meja otoritas provinsi adalah carut-marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Baginya, sistem ini sering kali menjadi “hantu” yang menakutkan bagi anak-anak berprestasi namun tak punya koneksi.
“Kita ingin keadilan, bukan sekadar angka di aplikasi!” tegas politisi Partai Demokrat ini dengan nada yang menghentak.
Ia mencium aroma praktik “titipan” yang kerap mencederai asas akuntabilitas. Firdaus menuntut agar jalur zonasi dan afirmasi benar-benar menjadi hak bagi rakyat miskin dan putra daerah, bukan karpet merah bagi mereka yang punya kuasa. Ini adalah perang melawan ketidakterbukaan sistem yang selama ini meminggirkan talenta-talenta lokal PALI.
Realitas Getir: Sekolah Tanpa Marwah
Namun, yang paling mengiris hati adalah saat Firdaus membeberkan realitas fisik sekolah di Kecamatan Tanah Abang. Sebuah anomali yang menyesakkan: gedung sekolah yang seharusnya menjadi zona suci bagi transfer ilmu, justru berubah menjadi padang gembala karena tak memiliki pagar.
“Bagaimana mungkin kita bicara kualitas jika hewan ternak bebas berkeliaran di lingkungan sekolah?” tanyanya retoris.
Ini bukan sekadar urusan estetika bangunan. Bagi Firdaus, ini adalah soal degradasi marwah institusi pendidikan. Ia membedah ketimpangan spasial yang nyata—bagaimana sekolah di pusat kota bersolek dengan fasilitas mewah, sementara di PALI, ruang kelas bocor dan laboratorium SMK hanya menjadi ruangan kosong tanpa alat praktik.
“Lulusan SMK kita hanya akan jadi penonton di tengah derasnya arus industri di daerah sendiri jika mereka tak pernah menyentuh alat praktik yang layak,” cetusnya pedas.
Investasi Otak: Melampaui Aspal dan Beton
Diplomasi Firdaus Hasbullah adalah sebuah manifesto bahwa investasi terbaik bagi masa depan Bumi Serepat Serasan bukanlah sekadar jembatan beton atau aspal jalanan, melainkan isi kepala generasi mudanya. Ia sedang membangun “jembatan komunikasi” agar pemerintah provinsi tidak lagi menutup mata.
Ia menagih komitmen tertulis. Ia meminta langkah nyata, bukan sekadar janji manis di sela kunjungan kerja. Baginya, setiap anak di pelosok desa PALI memiliki hak pedagogis yang sama dengan anak-anak di Palembang.
Sinyal Perlawanan Kebijakan
Langkah taktis ini mengirimkan sinyal kuat kepada publik: DPRD PALI tidak akan membiarkan ketimpangan pendidikan terus berlanjut tanpa perlawanan kebijakan. Firdaus sedang berupaya merobohkan sekat marginalitas yang selama ini memenjarakan potensi anak-anak daerah.
Pertemuan di Palembang itu mungkin berakhir sore itu, namun “perang” Firdaus untuk memastikan setiap ruang kelas di PALI layak bagi lahirnya intelektual baru, baru saja dimulai. Karena bagi Firdaus, pendidikan adalah satu-satunya senjata untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan.
PALI tidak boleh lagi menjadi sekadar catatan kaki di peta pendidikan Sumatera Selatan. Melalui diplomasi ini, Firdaus Hasbullah sedang menulis ulang narasi masa depan daerahnya—dengan tinta keberanian dan komitmen yang tak bisa ditawar.
Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co
