Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Sinergi Bersama Bupati-Walikota se-Sumsel Tuntaskan Program Prioritas

Selasa, 17 Oktober 2023 - 00:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni berkomitmen untuk membangun Sumsel menjadi lebih maju. Oleh karena itu, dirinya beserta jajaran terus bersinergi bersama para Bupati/Walikota se-Sumsel untuk bersama-sama menuntaskan lima program prioritasnya.

Program prioritas tersebut, di antaranya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), menyukseskan  Pemilu dan Pilkada, inflasi, stunting dan penurunan angka kemiskinan ekstrem.

“Kita bersama jajaran Pemda/Pemkot akan lebih memaksimalkan kerja dalam penuntasan program prioritas seperti yang telah diatasi oleh Mendagri,” ucap Fatoni usai menerima audiensi Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, bertempat di ruang rapat Rumah Dinas Gubernur, Griya Agung Palembang, Senin (16/10/2023).

Fatoni berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat fokus menuntaskan program yang telah diatensi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dia meminta agar mereka menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kelancaran lima program tersebut.

BACA JUGA  HIMAPALI Kabupaten Kota Se-Sumsel Resmi Dilantik

“Anggaran di Kabupaten/Kota harus disiapkan dalam menuntaskan lima program prioritas itu,” tegas Fatoni.

Meskipun Kabupaten Muara Enim minim karhutla, Fatoni berharap mereka dapat membantu daerah lainnya yang tengah menghadapi berbagai dampak akibat karhutla.

“Kita harap Muara Enim bisa membantu daerah sekitar yang terdampak karhutla,” harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali melaporkan nantinya Pemkab Muara Enim akan menggelar pasar murah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Sebagai antisipasi inflasi, kami akan menggelar pasar murah bahan pokok yang mana komoditas yang dijual harganya  akan disubsidi lima ribu rupiah per kilogramnya,”  kata Rizali.

Selain itu Ahmad Rizali juga mengundang Fatoni untuk hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muara Enim Yang akan digelar pada 20 November 2023 mendatang.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru