Aliansi Aktivis dan LSM Akan Lakukan Aksi Jalan Kaki ke Mabes Polri Untuk Berkontrol Sosial Tanpa Tebang Pilih Terkait Illegal Refinery

Jumat, 7 Maret 2025 - 15:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI), Serikat Masyarakat Sumsel, JO, Lembaga Partner, Media Partner, Ketua DPW PWDPI Sumsel akan melakukan kontrol sosial tanpa tebang pilih di Sumatera Selatan terkait perdagangan pasar-pasar bisnis tak bersurat di Musi Banyuasin, Banyuasin, kota Palembang Muara Enim, Prabumulih serta Ogan Ilir.

Ketua POSE RI, Desri Nago berharap Kapolda Sumsel turun langsung dan mengecek dilapangan khususnya di Muba.

“Banyak sumur-sumur bor ilegal (Ilegal Refinary), perdagangan BBM CPO agar ditertibkan. Selain itu kita ajak para awak media dengan hati nurani untuk bersatu padu untuk hadir pada Kamis (13/3/2025). Kita kontrol sosial bersama-sama,” kata Desri.

BACA JUGA  Isi Waktu Luang Anak Di Perbatasan Papua, Satgas Yonif 143/TWEJ Beri Bimbingan Belajar Komputer

Desri mengungkapkan, kontrol sosial ini akan rutin diadakan sebulan sekali. POSE RI juga akan kunjungan ke Mabes Polri untuk menyampaikan laporan dan Insyaallah akan melaksanakan aksi unjuk rasa di Bundaran HI dan di depan Gedung Mabes Polri.

“Hal tersebut dilaksanakan agar tidak terjadinya tebang pilih dalam memberantas ilegal Refinery. Semua ini bukan rahasia umum lagi dan tidak perlu kita ceritakan lagi bagaimana bisa berdirinya bisnis pasar gelap tersebut. Tentu saja terjadinya semua itu tak luput dari orang-orang pintar. Tidak ada masyarakat awam yang mengerti persoalan tersebut. Jadi untuk semuanya agar terjadi pemerataan yang benar marilah kita berkontrol sosial bersama-sama,” ungkap Desri Nago.

BACA JUGA  Kemenag Luncurkan Hajj Command Center dan Satu Haji

Desri Nago menegaskan jangan ada saling mengkambinghitamkan. “Sekali lagi Saya berpesan juga dalam hal ini bersama dari gabungan media dan LSM bahwa saya bukan orang yang bersih dan tak luput dari khilaf. Saya melihat akhir-akhir ini perkembangan kontrol BBM ilegal ini seperti tidak berimbang, maka dari itu POSE RI dan rekan-rekan media menyatakan sikap turun bersama-sama. Insyaallah POSE RI akan turun berjalan kaki dari Polda Sumsel sampai ke Mabes Polri dengan membawa banner menyerukan pemerataan kontrol sosial tanpa tebang pilih tersebut dan memang terjadi sesuai keinginan masyarakat serta semoga berjalan dengan lancar,” tutup Desri Nago.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru