Tintamerah.co -, Keamanan energi nasional seringkali diglorifikasi sebagai pencapaian besar negara. Namun, di balik angka produksi dan target profit yang dikejar Pertamina, khususnya di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, tersimpan fakta kelam yang berbau amis: nyawa warga seolah menjadi komoditas dagang yang bisa ditukar dengan uang duka.
Nyawa yang Menjadi Angka Kompensasi
Ingatan publik belum pulih dari tragedi 2021 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi. Saat itu, pipa Pertamina EP Adera Field meledak, merenggut nyawa warga Desa Karta Dewa, Rizal dan meninggalkan luka bakar permanen bagi korban lainnya, Nadi dan Mamat. Respons perusahaan? Klasik dan pragmatis. Nyawa ditukar dengan uang duka, dan keluarga korban “dijinakkan” dengan tawaran pekerjaan.
(Dok/tangkapan layar vivasumsel.com)
Sebelumnya, pada tahun 2016 pipa gas milik Pertamina Adera Field, meledak, mengakibatkan tiga warga Desa Simpang Babat menjadi korban terbakar dan dilarikan ke rumah sakit Prabumulih. Ernedi (39), Adam Husin (38) dan Ali Husman (40) dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Prabumulih untuk mendapatkan perawatan secara intensif.
(Dok/tangkapan layar sumselupdate.com)
Rentetan insiden pipa di Bumi Serepat Serasan bukan sekadar angka dalam laporan teknis, melainkan cermin retaknya sistem operasional yang berdampak langsung pada nadi kehidupan masyarakat PALI. Dua tragedi berdarah yang terjadi hanyalah puncak gunung es dari buruknya manajemen infrastruktur energi di wilayah ini.
Jika menilik ke belakang, rekam jejak operasional Pertamina di tanah PALI dipenuhi catatan kelam; mulai dari kebocoran limbah yang merusak ekosistem lingkungan hingga insiden fatalitas yang merenggut nyawa. Ketidakmampuan dalam memitigasi risiko korosi dan kegagalan sistem pengawasan pipa telah mengubah wilayah pemukiman dan perkebunan warga menjadi zona bahaya laten. Narasi ini menegaskan bahwa tanpa evaluasi menyeluruh dan pembenahan infrastruktur secara radikal, keselamatan warga PALI akan terus tergadaikan demi kelancaran aliran minyak.
Ini adalah bentuk dehidrasi moral dalam manajemen korporasi. Tidak ada sanksi tegas bagi pejabat berwenang, tidak ada evaluasi transparan yang menyentuh akar masalah. Perusahaan seolah memegang prinsip bahwa selama kompensasi dibayar, maka dosa operasional dianggap lunas. Jika nyawa manusia dihargai hanya sebatas nilai nominal, maka kita sedang menyaksikan praktik dehumanisasi atas nama Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Human Error atau Kelalaian Sistemik?
Insiden terbaru berupa kebocoran dan kebakaran pipa gas di Sungai Deras, Talang Akar, mempertegas bahwa Pertamina sedang duduk di atas bom waktu. Riset menunjukkan bahwa 98% insiden industri terjadi akibat human error, sementara hanya 2% yang murni faktor alam dan peralatan.
Jika mayoritas kegagalan bersumber dari manusia, maka pertanyaannya: Siapa yang error? Jawabannya jelas mengarah pada kualitas pengawasan dan integritas pemeliharaan oleh pegawai perusahaan.
Dalam dunia keselamatan kerja (HSE), terdapat kredo sakral:
“Tidak ada suatu pekerjaan yang begitu penting dan mendesak, sehingga kita tidak dapat melakukannya dengan selamat.”
Sayangnya, di lapangan, kredo ini tampak seperti pajangan dinding semata. Sejatinya, keberhasilan sebuah perusahaan migas tidak diukur dari jutaan barel yang dipompa, melainkan dari “Zero Incident”. Ketika pipa-pipa tua berkarat tetap dibiarkan mengalirkan gas di bawah pemukiman warga tanpa pembaruan sistemik, itu bukan lagi kecelakaan—itu adalah pengabaian yang disengaja.
Tumpulnya Tiga Pilar Demokrasi
Rentetan kebocoran pipa di PALI adalah bukti nyata tumpulnya kontrol negara. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tampak tak berdaya menghadapi raksasa energi ini.
- Eksekutif cenderung berlindung di balik tameng “ketahanan energi”.
- Legislatif seringkali hanya bersuara saat kejadian, lalu senyap setelah negosiasi.
- Yudikatif jarang sekali menyeret petinggi korporasi ke kursi pesakitan atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.
Ratusan kilometer pipa tua yang melintasi PALI kini menjadi ancaman eksistensial bagi warga. Mereka hidup berdampingan dengan jalur distribusi kekayaan negara, namun setiap saat maut bisa menjemput melalui pori-pori tanah yang bocor.
Kesimpulan
Pertamina harus berhenti menjadikan status Obvitnas sebagai tameng untuk menutupi bobroknya manajemen keselamatan. Negara tidak boleh membiarkan warganya hidup dalam ketakutan. Jika keselamatan tidak ditempatkan di atas keuntungan, maka setiap rupiah yang dihasilkan dari perut bumi PALI sejatinya bercampur dengan keringat dan darah warga yang terabaikan.
Sudah saatnya audit total dilakukan, bukan sekadar bagi-bagi uang duka.
Oleh: Efran
