Charma Afrianto dan Rekan- Rekan Aktivis serta Ormas se-Sumsel Meminta Pecat Kadishub Kota dan Sumsel

Selasa, 9 Mei 2023 - 10:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Masih ingatkah aksi damai yang dilakukan oleh Koalisi Aktivis Muda Sumsel (KAMS) dan Front Rakyat Palembang Bersatu (FRPB) beberapa Minggu lalu ???.

Karena ingkar, Pemerintah Kota (Pemkot), khususnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palembang ditagih janji oleh puluhan massa KAMS dan FRPB, hal tersebut dilakukan melalui aksi damai lanjutan yang berlangsung di kantor Walikota Palembang, Selasa (09/05/23).

Aksi yang di komandoi oleh Tokoh Muda Sumsel Charma Afrianto bersama Dheo Aditia tersebut melibatkan puluhan organisasi massa yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) diantaranya, Laskar Merah Putih (LMP), Forum Pemuda Palembang Madani (FPPM), Cakar Sriwijaya Sumsel, Gabungan Barisan Advokat dan Jawara (BUNG BAJA), Palembang Maju Sejahtera (PMS) dan lainnya.

BACA JUGA  Sebanyak 12 Anggota FERARI Dilantik, Ini Pesan Moril dari Ketum DPP FERARI

Charma Afrianto mengatakan, segera revisi Peraturan Walikota (Perwali) Palembang No.26 tahun 2019, karena bertentangan dengan keadaan fakta di lapangan.

Lalainya dalam melaksanakan kewajiban yaitu menertibkan kendaraan berat (truk tronton) yang melintas di ruas jalan kota Palembang, Charma Afrianto meminta, Kadishub segera mundur atau meminta Gubernur untuk mencopot Kadishub Provinsi Sumsel dari jabatannya.

Mengenai santunan para korban yang dijanjikan oleh Pemkot Palembang khususnya Kadishub, Charma Afrianto menegaskan,
“Kalian sudah ingkar janji,” ucapnya. “Kemarin kalian bilang semua santunan para korban akan cepat diselesaikan, tapi nyatanya dari pihak Dishub hanya memberikan santunan sebesar Rp.500 ribu kepada keluarga korban, ini sangat memalukan,” kata Charma Afrianto dengan nada kesal.

BACA JUGA  Percepat Terwujudnya Sumsel Health Tourism

“Keluarga korban telah banyak mengeluarkan uang, biaya pemakaman saja Rp.1,5 Juta belum lagi biaya autopsi di Rumah Sakit Rp.7 Jutaan, sedangkan uang santunan yang diterima hanya Rp.500 Ribu, seperti main-main saja mereka ini,” jelas Charma Afrianto dengan rasa geram.

Ditengah memanasnya situasi aksi damai tersebut, hampir saja terjadi chaos hal ini dikarenakan Charma Afrianto beserta kawan-kawan hendak menyegel Pitu kantor Walikota Palembang.

Ditempat yang sama, Asisten III Pemkot Palembang, Zulkarnain menanggapi, pihaknya telah mengundang dari berbagai pihak terkait seperti, Ditlantas Polda dan Polrestabes, Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel dan Balai Besar Jalan, untuk mencari solusi, termasuk akan melakukan perbaikan terhadap Perwali No.26 tahun 2019.

BACA JUGA  Taswin Sohaldi: Semoga Tesla Solar Dapat Bersinergi dengan Pemerintah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat

Menjawab terkait santunan para korban yang dijanjikan, Zulkarnain menyampaikan, “memang betul, sebagai tali asih sekertaris Dinas Perhubungan Kota Palembang Bapak Agus telah memberikan uang sebanyak Rp.500 ribu kepada ahli waris korban, tapi selain itu urusan yang lain, seperti Jasa Raharja dan lainnya biarlah kami yang akan mengurusnya,” terang Zulkarnain.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru