Herman Deru Koordinasikan Kelanjutan Pembangunan Jalan Penghubung KH Wahid Hasyim – Pangeran Ratu

Sabtu, 7 Mei 2022 - 17:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Disela kegiatan Safari Jum’at di Masjid Jamik At Taubah Jalan KH Wahid Hasyim, Jum’at (6/5),  Gubernur Herman Deru meninjau kondisi jalan penghubung antara Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring yang pembangunannya telah mangkrak sejak 2018 lalu.

Jalan penghubung yang diketahui milik negara dibawah wewenang Kementerian tersebut awalnya dibangun sebagai jalan alternatif untuk mengurai kemacetan saat perhelatan pesta olahraga Asian Games 2018 lalu.

“Jalan ini dibangun oleh negara. Awalnya sebagai infrastruktur Asian Games 2018 lalu, tapi tidak selesai karena ada permasalahan,” kata Herman Deru ketika melakukan peninjauan.

Mangkraknya pembangunan jalan penghubung itu, disebut-sebut terjadi lantaran adanya persoalan pembebasan lahan sehingga pembangunan jalan yang panjangkan 1Km lebih tersebut hingga kini tertunda.

BACA JUGA  Satgas Yonif Raider 200/BN Latihkan Baris Berbaris di SMP Yakpesmi Yalimo

Sebab itu, Gubernur Herman Deru langsung berkoordinasi dengan pihak Kementerian terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Bahkan, Gubernur Herman Deru akan berupaya menawarkan kembali kepada masyarakat sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan.

“Sayang jika tidak diteruskan, karena pembangunannya sebagian sudah selesai. Adanya jalan ini tentu akan mempercepat konektivitas antar wilayah,” tuturnya.

Apalagi, Gubernur Herman Deru juga telah membuka akses jalan baru yang menghubungkan Jembatan Musi 6 dan Jalan KH Wahid Hasyim.

“Sebelumnya jalan penghubung Musi 6 dan Jalan KH Wahid Hasyim tinggal tahap penyelesaian. Mudah-mudahan, jalan ini (KH Wahid Hasyim – Pangeran Ratu) juga bisa dilanjutkan pembangunannya. Jika jalan ini bisa kembali dilakukan pembangunan dan rampung, maka akses masyarakat tentu akan semakin cepat,” pungkasnya.
(***)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru