Herman Deru ‘Pasang Badan’ untuk Keselarasan Pusat-Daerah, Wamen Bima Arya Titip 4 Kunci Sukses Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 20:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) bersama Wamen Kemendagri Bima Arya (kanan) saat pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang, Selasa (14/4/2026). Dalam forum tersebut, Pemprov Sumsel menegaskan komitmen untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna memastikan program kerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Foto: Dok/Pemprov Sumsel)

Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) bersama Wamen Kemendagri Bima Arya (kanan) saat pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel di Griya Agung, Palembang, Selasa (14/4/2026). Dalam forum tersebut, Pemprov Sumsel menegaskan komitmen untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna memastikan program kerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Foto: Dok/Pemprov Sumsel)

PALEMBANG | tintamerah.co -, Di bawah sorot lampu Griya Agung, Selasa (14/4/2026), Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menegaskan posisi strategis Bumi Sriwijaya dalam peta pembangunan nasional. Dalam pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel, ia mengirimkan pesan kuat: tidak boleh ada “disorientasi” antara visi Jakarta dan eksekusi di daerah.

Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjadi saksi komitmen Sumsel untuk bergerak dalam satu irama pembangunan nasional yang linier namun tetap berpijak pada realitas lokal.

Sinkronisasi Tanpa Kompromi

Herman Deru menekankan bahwa peran Gubernur bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jembatan krusial. Sebagai perpanjangan tangan pusat, ia berkomitmen memastikan seluruh gerak langkah kabupaten/kota di Sumsel tegak lurus dengan kebijakan nasional.

BACA JUGA  Dandim 0418/Palembang Hadiri Penyambutan Kunjungan Peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhanas RI

“Sumsel siap memastikan perencanaan daerah linier dengan nasional. Ini harga mati agar program tidak hanya bagus di atas kertas, tapi berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Deru dengan lugas.

Namun, ia juga memberikan catatan tajam mengenai karakteristik wilayah. Baginya, Sumatera bukan Jawa. Pendekatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Sumsel memerlukan sentuhan spesifik yang berkelanjutan, bukan sekadar “copy-paste” kebijakan dari pusat.

Menjawab Tantangan Belanja Pegawai & Nasib PPPK

Bukan Herman Deru namanya jika tidak menyentuh isu sensitif yang merisaukan kepala daerah. Ia menyoroti tantangan berat di tahun 2027: batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Ia juga secara khusus “pasang badan” untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Deru mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan nasib manusia.

BACA JUGA  Bergerak Cepat, Babinsa Kodim 0421/LS dan Warga Gotong Royong Atasi Pohon Tumbang

“Keberlanjutan PPPK harus dijaga. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru melahirkan persoalan sosial baru seperti lonjakan pengangguran,” ujarnya mengingatkan.

Bima Arya: Akhiri Cara Lama, Sambut Era Prabowo

Senada dengan semangat transformasi tersebut, Wamen Bima Arya memaparkan visi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa gaya kepemimpinan nasional saat ini menuntut kecepatan dan ketepatan tinggi.

“Cara mengelola pemerintahan hari ini sudah berbeda. Kita butuh aparatur yang tidak hanya cerdas, tapi andal. Proses harus cepat, output harus tepat. Tinggalkan cara lama yang tidak efisien,” tegas Bima Arya.

Bima juga membeberkan 4 Kunci Sukses agar Indonesia mampu melompat menjadi raksasa ekonomi dunia:

  1. Visi Nasional yang Konsisten lintas generasi.
  2. Kemandirian Nasional yang kokoh.
  3. Pemerintahan yang Efektif dan bebas hambatan.
  4. Kolaborasi dan Inovasi tanpa henti.
BACA JUGA  MPLS Serentak Se-Sumsel: Gubernur Herman Deru Tumbuhkan Nilai Karakter dan Kepedulian Sosial

Apresiasi untuk ‘Lumbung Pangan’

Di sela arahannya, Bima Arya tak segan memuji kinerja Pemprov Sumsel. Di tengah fluktuasi ekonomi global, Sumsel dinilai sukses menjaga inflasi tetap terkendali dan menekan angka stunting hingga berada di level rendah secara nasional.

Menutup forum, Herman Deru meminta seluruh kepala daerah di Sumsel tetap konsisten pada dokumen perencanaan. Ia optimis, dengan sinergi yang solid, Sumsel akan terus mendapat perhatian khusus dari pusat.

“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Mari kita integrasikan kekuatan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Laporan: yulie | Editor: efran

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru