Tintamerah.co.id | Palembang, 25 Agustus 2024 – Isu pencopotan Ki Edi Susilo dari jabatannya sebagai Sekretaris Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perbincangan hangat. Keputusan ini dianggap terburu-buru dan dilakukan tanpa melalui prosedur yang adil, terutama dalam hal klarifikasi dan proses di Dewan Kehormatan Partai.
Ki Edi Susilo selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan sumber daya manusia melalui Forum Masyarakat Berdaya (FMB), sebuah organisasi yang telah lama bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan kemitraan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang saat itu dipimpin oleh Herman Deru sebagai Gubernur.
Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Indonesia, mengkritik keras langkah DPP PRIMA yang dinilainya subyektif dan arogan. “Sangat disayangkan jika sebuah partai mengambil keputusan tanpa klarifikasi dan tanpa melalui mekanisme Dewan Kehormatan. Keputusan ini jelas sarat dengan subyektivitas dan melanggar prinsip-prinsip organisasi yang demokratis,” tegasnya.
Fakta penting yang perlu ditekankan adalah belum adanya pernyataan resmi dari Ki Edi Susilo terkait dukungan terhadap pasangan calon gubernur tertentu. Pendaftaran calon gubernur baru akan dibuka pada tanggal 27-29 Agustus 2024, sehingga segala kegiatan yang dilakukan sejauh ini murni merupakan bagian dari kemitraan organisasi FMB dengan Herman Deru.
“Jika dilihat secara obyektif, tidak ada tindakan yang secara eksplisit menyatakan dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon. Ini murni kolaborasi program pembangunan dan sosial yang sudah berlangsung lama antara FMB dan Pemprov Sumsel,” ujar Indria.
Pencopotan Ki Edi Susilo dari jabatannya memunculkan spekulasi bahwa langkah ini lebih didasarkan pada preferensi politik elit partai dibandingkan pelanggaran nyata terhadap garis partai. Indria berharap, partai bisa kembali mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam mengambil keputusan.
Keputusan DPP PRIMA dianggap prematur, apalagi mengingat posisi Edi Susilo yang selama ini sangat aktif berkontribusi untuk pembangunan masyarakat Sumsel melalui berbagai program nyata. “Harusnya ada klarifikasi dan dialog terlebih dahulu, bukan keputusan sepihak yang cenderung menciptakan ketidakadilan,” tutupnya.
