tintamerahNEWS -, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kini diisi oleh 30 wajah yang memikul harapan ribuan pemilih. Sejak dilantik pada 27 September 2024, kinerja para wakil rakyat periode 2024-2029 ini terus menjadi sorotan tajam, terutama dalam hal transparansi dan keberpihakan pada isu-isu krusial daerah.
Sorotan Kritis dari Arus Bawah
Aktivisme di Kabupaten PALI tidak pernah sepi dari kritik. Sonny Ternando, Ketua LSM Serampuh, menjadi salah satu sosok yang paling vokal dalam mengawal jalannya roda pemerintahan di legislatif. Baginya, kursi empuk di gedung dewan bukan sekadar fasilitas, melainkan mandat untuk menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
Dalam berbagai aksi, termasuk demonstrasi besar pada Juni dan Juli 2025, Sonny bersama Koalisi Masyarakat Menggugat menuntut transparansi yang lebih besar dari anggota dewan. Beberapa poin kritis yang disorot meliputi:
- Transparansi Anggaran: Masyarakat menuntut kejelasan pengelolaan dana daerah, termasuk operasional di RSUD dan penggunaan mobil dinas.
- Kehadiran dan Kuorum: Munculnya isu rapat yang tidak kuorum memicu pertanyaan apakah para anggota dewan benar-benar hadir untuk rakyat atau justru memiliki agenda lain yang tidak terakomodir.
- Akses Informasi: Penutupan rapat-rapat penting, seperti pembahasan BPJS yang sempat tertutup bagi media dan LSM pada Januari 2026, dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi lokal.
Siapa yang Aktif, Siapa yang Berjanji?
Di tengah kritik tersebut, publik mulai memilah mana anggota dewan yang responsif dan mana yang hanya terlihat saat masa kampanye. Nama-nama pimpinan seperti Firdaus Hasbullah seringkali muncul ke permukaan saat menghadapi massa aksi untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
Beberapa anggota dewan mulai menunjukkan geliat kerja nyata melalui fungsi pengawasan, seperti desakan agar perusahaan tambang batu bara di Desa Benuang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Namun, tantangan besar tetap ada pada janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi, terutama terkait program kesejahteraan dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok warga PALI.
Menanti Integritas di Tengah Bayang Korupsi
Sejarah kelam beberapa pejabat OPD PALI yang sempat tersangkut kasus korupsi pada masa lalu menjadi pengingat keras bagi 30 anggota dewan saat ini. Masyarakat berharap periode ini tidak lagi dihiasi oleh praktik serupa.
“Kami hanya ingin mereka bekerja sesuai sumpah jabatan. Jangan sampai suara rakyat hanya dibeli saat pemilu, lalu dilupakan setelah duduk di kursi empuk,” tegas Sonny Ternando kepada tintamerah.co, Jumat (27/2/2026).
Ujian sesungguhnya bagi DPRD PALI adalah bagaimana mereka menjaga pintu komunikasi tetap terbuka. Rapat-rapat tertutup dan sulitnya akses informasi publik hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya.
Editor: Efran
