Puluhan Massa FPPA Sumsel Dukung Polda Sumsel Usut Tuntas Kasus Ilegal Drilling dan Ilegal Refinery

Jumat, 13 September 2024 - 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Pelindung Alam Sumatera Selatan menyambangi Kantor Polda Sumatera Selatan pada jum’at 13 September 2024. Aksi yang mereka lakukan merupakan respon atas pemangkiran sdr. EV sebagai saksi atas dugaan illegal drilling dan illegal refinery di Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara. Imam Selaku Koordinator Aksi menuturkan bahwa mereka mendukung Polda Sumatera Selatan untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

“Pemangkiran sdr. EV sebagai saksi merupakan tindakan yang mengangkangi hukum atau memandang sebelah mata hukum. Hal itu memunculkan kecurigaan kami bahwa EV benar-benar terlibat dalam kasus illegal drilling. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan sekaligus desakan agara polda segera memanggil kembali EV untuk dimintai kesaksian atau bila perlu dilakukan tindakan penjemputan paksa”.

BACA JUGA  Pertama dalam Sejarah, PEP Adera Field Tembus Angka Produksi Minyak Harian Tertinggi Sebesar 4.210 BOPD

Adapun aksi ini merupakan respon atas ditangkapnya mobil bermuatan minyak ilegal di jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada hari Jum’at 2 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB. Terkait Isu Ilegal Drilling di Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara sudah beredar di media sosial melalui temuan lokasi penampungan illegal drilling PT. KBMB milik FL.

“Kasus yang sudah beredar ini belum mendapat kejelasan di tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, oleh karena itu kami hadir di Polda Sumatera Selatan hari ini untuk memberikan dukungan atau desakan kepada Polda untuk menegakkan supremasi hukum perlindungan alam di Sumatra Selatan,” ujar imam selaku Koordinator Aksi.***

Berita Terkait

Desakan Total PALI Berhasil, Pemprov Sumsel Akhirnya Proses Pencabutan Pergub “Cacat Hukum” 40/2017
Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 17:02 WIB

Desakan Total PALI Berhasil, Pemprov Sumsel Akhirnya Proses Pencabutan Pergub “Cacat Hukum” 40/2017

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Berita Terbaru