Warga RW 06 Kelurahan Sukamaju Jadi Langganan Banjir, Harya: Akan Saya Bahas Dengan Dinas Terkait Solusinya

Minggu, 27 Agustus 2023 - 01:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Akibat Pembangunan Komplek Perumahan di kelurahan sukamaju, Pemukiman warga RW 06 yang meliputi RT 07, 56, 43, 09, 44, dan 42 jadi langganan banjir. Tak tanggung -tanggung Banjir mencapai ketinggian 1 meter.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh warga saat kunjungan Reses masa persidangan ll tahun 2023 Anggota DPRD Kota Palembang Harya Prathystha Endhie Putra SH MH dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut warga RW 06, Pemukiman tempatnya jadi langganan Banjir walaupun hujan sebentar. Itu terjadi, kata warga sejak dibangunnya Komplek Perumahan yang dulunya merupakan Kolam pemancingan.

“Rumah saya langsung banjir pak saat hujan walaupun hujan hanya 1 jam, sejak adanya pembangunan komplek perumahan itu, mohon Carikan solusinya Pak dewan,”kata Warga Fathonah

Puluhan dari warga lainnya juga menyampaikan hal yang sama. Namun, ada juga warga yang menyampaikan dampak dari pembangunan jalan Nurdin Panji.

BACA JUGA  Tanggapi Penangkapan Mantan Kepala SMA Negeri 19 Palembang, Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel: Kepala Sekolah Harus Mentaati Peraturan yang Ada

“Kalau rumah saya pak banjir sejak dibangunnya jalan Nurdin Panji, sehingga aliran air kita disi tidak berfungsi dengan baik. Bahkan kata dia air jadi tergenang, ketika hujan tempat kami jadi genangan air,”ucapnya

Selain itu, warga juga sempat mengeluh lampu jalan yang banyak mati, dan juga meminta agar ada pembangunan jalan ditinggikan lagi.

Untuk itu, warga membentuk Forum penanganan Banjir, meminta agar Anggota DPRD bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung terkait keluhan warga terkhusus untuk banjir kepada pemerintah kota Palembang.

Menanggapi hal tersebut, Harya berencana akan langsung meninjau kondisi lapangan setelah Isoma untuk memastikan permasalahannya.

“Setelah istirahat dan shalat Zuhur saya bersama warga akan melihat langsung kondisinya seperti apa, apakah aliran airnya akan dilebarkan atau seperti apa permasalahannya,”katanya saat diwawancarai disela-sela kegiatannya, Sabtu (26/08/2023).

BACA JUGA  YBH Sumsel Siap Dampingi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapatkan Keadilan Secara Gratis

Harya juga menyebutkan pihaknya akan segera menjadwalkan Forum tersebut untuk bertemu dengan dinas terkait, agar segera direalisasikan.

“Sebentar lagi kan memasuki musim hujan, kasihan warga kalau harus mengalami kebanjiran secara terus-menerus, dan akan saya jadwalkan dengan Dinas untuk penanganan masalah banjir ini,”jelasnya

Padahal, kata dia sebelumnya Ia sempat meninjau dan dianggarkan melalui Musrenbang, Tapi sayangnya tidak terealisasi juga. “Kemaren kata warga sudah tiga kali di bawa ke rapat Musrenbang dan sudah centang hijau, tapi tiba-tiba dialihkan,”ucapnya

Karena, jelas Harya Pembangunan Drenase yang memakan anggaran cukup besar tidak bisa menggunakan uang Aspirasi saja, tapi harus menggunakan APBD.

“Kalau pembangunannya sedikit, bisa menggunakan uang Aspirasi. Tapi kalau pembangunannya panjang seperti yang dikatakan warga tadi perlu menggunakan APBD. Kalau menggunakan APBD itu hak Prerogatif Walikota,”imbuhnya

BACA JUGA  Pangdam II/Sriwijaya Bersama Forkopimda Sambut Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Bengkulu

Maka dari itu, Dia sempat menanyakan kepada warga kenapa daerah Sako jarang tersentuh pembangunan oleh pemerintah kota Palembang, Apakah pada Pilkada kemaren Harnojoyo mendapatkan suara tertinggi disini.

“Kenapa daerah ini jarang ada pembangunan, padahal pada saat Pilkada 2019 lalu Harnojoyo menang disini,”ulasnya

Ia berharap agar PJ Walikota Palembang nanti memberikan pembangunan secara merata diseluruh wilayah kota Palembang bukan mengerucut pada satu sisi saja.

“Saya berharap di PJ Walikota nanti, ada pembangunan disini dan yang menjadi Keluhan warga terkait banjir ini segera terealisasikan,” harapnya.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru