Pastikan Kesiapan Pengamanan, Kapolda Sumsel Cek TPS Pemilu 2024 di Wilayah Provinsi Sumsel

Selasa, 13 Februari 2024 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Usai mengunjungi TPS diwilayah Banyuasin, Selasa siang (13/2/2024), Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo melanjutkan peninjauan dilokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kapolda mengunjungi TPS nomer 46 serta TPS nomer 47 kelurahan Tegal Binangun Kecamatan Jakabaring kota Palembang.

Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan pimpinan nomer satu dijajaran Polda Sumsel untuk berbincang bersama petugas pengamanan TPS dan KPPS, terkait pengamanan Pemungutan suara yang berlangsung pada esok hari Rabu (14/2).

Kapolda menjelaskan tujuan peninjauan yang dilakukannya dalam rangka melihat langsung kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras) pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu 2024 yang akan berlangsung besok.

Adapun TPS yang di tinjau langsung yakni TPS 17 Kel Pangkalan Balai kec. Banyuasin III serta TPS 46 dan 47 Kel. Tegal Binangun tapal batas wilayah kota Palembang dan kab. Banyuasin.

BACA JUGA  Rosa Rosmilah Caleg PKB Dapil 2 Gelar Baksos Sekaligus Bagikan Kartu Bantuan Sosial HERNOE PEDULI

Kepada petugas pengamanan, Kapolda Sumsel meminta kepada seluruh personel yang bertugas melaksanakan Pengamanan di TPS agar melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

“Saya perintahkan seluruh petugas pengamanan TPS agar melaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan dilatihkan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Rachmad Wibowo.

Dirinya juga berpesan kepada para personel jajarannya agar tetap menjaga kondisi kesehatan yang fit.

“Jaga kondisi fisik dan kesehatan kalian, agar tugas yang berat ini dapat kalian lakukan secara maksimal. Terus berkordinasi dengan petugas PPS dan stakeholder terkait, baik pada saat berlangsungnya pemungutan suara hingga setelah penghitungan suara di TPS telah selesai dan selanjutnya kotak suara dibawa menuju sekretariat PPK,” ujarnya.

BACA JUGA  Kepala Rutan Kelas I Palembang Panen Kacang Panjang dan Kangkung Bersama Warga Binaan

Turut hadir mendampingi Kapolda, PJ Walikota Palembang Drs. H.Ratu Dewa,M.Si dan Ketua KPU Palembang Syawaluddin serta para PJU Polda dan Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihartono, Sik MH.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru