Mustar Amri Resmi Jadi Ketua DPW PPMI-KBMI Sumsel  

Senin, 12 Agustus 2024 - 08:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Organisasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI – KBMI) adakan acara Pelantikan – Deklarasi dan Surat Keputusan (SK) mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) lr. H. Mawardi Yahya dan Hj. RA. Anita Noeringhati ( Matahati ) Priode 2025-2030, sekaligus menjadi Pembina DPW PPMI – KBMI. Bertempat di Gedung Graha Limbersa, Jl. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Gandus, Minggu (11/08/2024).

PPMI – KBMI Organisasi yang didirikan oleh Prof.Dr.Eggi Sudjana.SH.M.Si tersebut mempunyai visi dan misi untuk mencerdaskan anak bangsa dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PPMI – KBMI) Sumsel Mustar Amri menjelaskan, dirinya mendapat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui DPW, DPD dan DPC PPMI – KBMI Se-17 Kabupaten Kota di Sumsel untuk mendukung pasangan Matahati maju dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024.

BACA JUGA  Zakaria Ungkap, PT Inti Agro Makmur Diduga Tanpa Izin Kuasai Lahan Lebih dari 200 Ha di Wilayah PALI

“Siang ini kita akan mendeklarasikan dan menyatakan mengajak PPMI – KBMI yang tersebar di 17 Kabupaten Kota untuk memenangkan pasangan Ir. H. Mawardi Yahya dan Hj. RA. Anita Noeringhati menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Mustar Amri dihadapan awak media.

Lanjut Bang Amri mengungkapkan, untuk mendukung pasangan Matahati, DPW PPMI – KBMI mempunyai beberapa program yang akan di jalankan kedepannya seperti, membantu masyarakat dalam kepengurusan birokrasi kesehatan, pendidikan termasuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) .

Acara Pelantikan dan Deklarasi di hadiri oleh ratusan anggota DPW PPMI yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bndahara (KSB) Se-18 Kecamatan dan 107 Kelurahan yang ada di Kota Palembang.

BACA JUGA  Unsri Gelar Wisuda ke-163, Anis Saggaff: Alumni Dapat Menciptakan Lapangan Kerja

“Ya dengan adanya pengukuhan – pelantikan dan SK ini kami berharap kepada semua KSB dan anggota agar bisa mengkampanyekan pasangan Matahati melalui sosialisasi-sosialisasi ketengah masyarakat agar pasangan tersebut dapat terpilih dengan amanah sesuai pilihan masyarakat Sumatera Selatan,” pungkas Mustar Amri yang kerap disapa Bang Amri Cs tersebut tutup pembicaraan.*

Berita Terkait

Desakan Total PALI Berhasil, Pemprov Sumsel Akhirnya Proses Pencabutan Pergub “Cacat Hukum” 40/2017
Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 17:02 WIB

Desakan Total PALI Berhasil, Pemprov Sumsel Akhirnya Proses Pencabutan Pergub “Cacat Hukum” 40/2017

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Berita Terbaru