Heri Amalindo dan Soemarjono Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati PALI

Jumat, 18 Juni 2021 - 21:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah-co.id – Usai mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Ir H Heri Amalindo MM dan Drs H Soemarjono akhirnya resmi dilantik.

Dimana, Ir H Heri Amalindo MM dan Drs Soemarjono akan menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PALI, periode 2020-2025, oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru di Griya Agung, Palembang, pada Jumat (18/6/2021).

“Saya atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini melantik saudara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,” ujar H Herman Deru mengucapkan naskah pelantikan, yang disaksikan oleh OPD Pemprov Sumsel Forkopimda Sumsel dan Kabupaten PALI, berikut Camat dan Kepala Desa.

BACA JUGA  Bupati Pali Resmi Membuka Kompetisi Liga 3 U23 Pali Koni 2020

Dirinya juga menyampaikan, kepada pasangan petahana tersebut harus dapat menkonkretkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan masyarakat di Bumi Serapat Serasan.

“PALI sangat kaya akan sumber daya alam. Selama kepemimpinan nya ke depan, saya harap dapatkan menyelaraskan kekayaan alam menjadi linier dengan kesejahteraan rakyat yang ada di PALI. Sebab Paling segitiga emas wilayah Musiraya sekitarnya,” tambahnya.

Sementara, Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM mengatakan, bahwa dirinya akan tetap fokus dalam melanjutkan pembangunan yang akan diselesaikan dari segala bidang, terutama infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

“Saya rasa tidak ada yang namanya program 100 hari kerja. Melainkan ribuan hari kerja. Karena, kita memang sudah melakukan pekerjaan ini, terhitung 22 April 2013 lalu, sejak dilantik menjadi penjabat bupati Kabupaten PALI, setelah memekarkan diri dari kabupaten induk,” ujarnya.

BACA JUGA  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Turut Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dirinya di periode ini bukan membuat program melainkan melanjutkan program. “Artinya pembangunan yang memang sudah ada, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus dilanjutkan, karena memang ada beberapa yang belum terselesaikan,” ungkapnya. (ADV)

Editor: AN

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru