High Level Meeting (HLM) & Capacity Building (TPID) se Sumatera Selatan: Sinergi dan Koordinasi TPID dalam Pengendalian Inflasi Jelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 H

Kamis, 31 Maret 2022 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Penguatan sinergi dan koordinasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah. Untuk itu, sebagai wadah koordinasi pengendalian inflasi jelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1443 H, telah dilaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID se Sumatera Selatan (Sumsel) di Hotel The Zuri Palembang pada Rabu, 30 Maret 2022. HLM dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Erwin Soeriadimadja serta dihadiri secara virtual oleh pimpinan daerah dan anggota TPID di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota se Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilaksanakan sesi capacity building untuk anggota TPID se Sumsel guna meningkatkan kapasitas anggota dalam pengendalian inflasi. Adapun narasumber dalam capacity building yaitu Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko RI, Nyimas Dwi Koryati, SE., M.Si selaku Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan Kementerian Dalam Negeri, dan Irsan Rajamin selaku CEO Habibi Garden, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pertanian.

Narasumber dalam capacity building TPID, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko RI, menyampaikan bahwa secara historis komoditas pangan kerap menjadi penyumbang inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu, diharapkan TPID dapat menjalankan berbagai upaya pengendalian inflasi jelang HBKN antara lain dengan mengintensifkan pemantauan pergerakan harga secara harian, memastikan ketersediaan stok berkoordinasi dengan satgas pangan, serta melakukan sinergi komunikasi kebijakan antar pemangku kepentingan guna mengelola ekspektasi masyarakat.

BACA JUGA  Kepastian Layanan : BPJS Kesehatan Supervisi Penerapan Sistem Antrian Online di Faskes

Pada kegiatan tersebut, masing-masing anggota TPID menyampaikan berbagai langkah pengendalian inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Dari sisi ketersediaan pasokan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel maupun Perum Bulog Divre Sumsel Babel menyampaikan bahwa suplai komoditas pangan dan bahan pokok penting yang ada di wilayah sumsel dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pada periode HBKN. Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, Eko Hari Kuncahyo menyampaikan bahwa berbagai komoditas yang dikelola oleh Bulog seperti beras, minyak goreng, dan tepung terigu tersedia dalam jumlah yang cukup, bahkan untuk stok beras dapat memenuhi kebutuhan 6-12 bulan kedepan.

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes, menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Sumatera Selatan untuk saling berkoordinasi dan menyelaraskan program kerja antar OPD sehingga dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat, termasuk dalam hal upaya pengendalian inflasi. Beliau juga menghimbau agar pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah komoditas pangan strategis pada periode HBKN dapat dilakukan utamanya di kantong-kantong kemiskinan di Sumsel, sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat memenuhi kebutuhan pokok nya dengan harga yang terjangkau.

BACA JUGA  Perkuat Karakter Presisi, Kapolda Sumsel Lepas 44 Personel Calon Jamaah Haji: “Kembali dengan Mentalitas Pelayanan!”

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Erwin Soeriadimadja, dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa hingga Februari 2022 perkembangan inflasi Provinsi Sumsel tetap terjaga yaitu tercatat sebesar -0,01% (mtm), 0,92% (ytd), dan 2,41% (yoy). Inflasi yang terjaga tentunya tidak lepas upaya yang dilakukan oleh TPID dan pihak terkait lainnya melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pengendalian inflasi antara lain dengan mendukung implementasi kerja sama antar daerah serta dengan mendorong pemanfaatan digital farming.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa dalam mendukung kemandirian produksi komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah, Bank Indonesia Sumsel bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan sejak akhir 2021 telah mendukung implementasi digital farming untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian, mengatasi permasalahan gagal panen, ketergantungan pada musim/cuaca serta kelengkapan data/informasi terkait komoditas.

BACA JUGA  POSE RI dan SMS Desak Kapolda Sumsel Evaluasi Kapolsek Keluang Terkait Mafia Minyak Ilegal

Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya, dalam arahannya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berbelanja bijak dan melakukan konsumsi secara wajar/ tidak berlebihan pada periode HBKN ini. Beliau juga menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir mengingat pemerintah daerah akan senantiasa hadir dan berkoordinasi guna memastikan ketersediaan pasokan komoditas pokok selama HBKN. Kedepan, TPID Provinsi Sumsel dan seluruh TPID Kabupaten/Kota serta Satgas Pangan akan terus bersinergi dalam mengendalikan inflasi dengan strategi 4K. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan TPID guna menjaga inflasi kedepannya antara lain 1) upaya mendorong Ketersediaan Pasokan dengan akselerasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan menyegerakan pemenuhan pasokan melalui implementasi KAD yang sudah terjalin/platform digital; 2) mendorong Keterjangkauan Harga dengan pemantauan harga secara rutin di pasar serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah; 3) Mendukung Kelancaran Distribusi dengan memastikan kelancaran lalu lintas logistik pangan bahan pokok penting serta 4) melaksanakan Komunikasi yang efektif dengan menyampaikan informasi ketersediaan stok komoditas pokok dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat.
(***)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru