Herman Deru  Ingatkan PMI  Harus Selalu  Siap  Membantu Masyarakat Dalam Segala Situasi

Jumat, 10 Juni 2022 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Gubernur Sumatera (Sumsel) yang juga sebagai  Pelindung Palang Merah Indonesia (PMI) Sumsel  H Herman Deru membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) PMI  Sumsel Tahun 2022 bertempat di ruang Serelo Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (9/6) malam.

Dalam  arahanhya Gubernur Herman Deru  mengharapkan para pengurs PMI  baik ditingkat Provinsi maupun  Kabupaten/kota di Sumsel  untuk terus  berpegang teguh pada prinsip dasar PMI dan bulan sabit merah Internasional yakni Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan.

” PMI harus  bepedoman pada  prinsip  dasar PMI  yang harus terus digelorakan dan  diterapkan dalam melayani masyarakat dalam rangka kemanusiaan,” kata Herman Deru.

Menurutnya, tugas relawan   PMI  cukup berat  karena itu butuh gerak cepat (gercep) dalam menjalankan aksi kemanusiaan dilapangan. Membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan  bukan saja saat terjadi bencana.

“PMI  sudah seharusnya terlibat dalam kondisi apapun baik ada bencana ataupun non bencana, melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan tanpa melihat siapa orangnya secara netral  yang terpenting adalah PMI harus gerak cepat dan spontanitas,” ucapnya.

BACA JUGA  Tanamkan Kepedulian Sesama Sejak Dini, Murid Tk Kartika Jaya Ikut Berbagi Takjil

Lebih jauh ia katakan, sebagai garda terdepan dalam persoalan bangsa PMI harus bisa membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan masyarakat terhadap PMI itu juga merupakan hal yang penting hal itu harus tetap dijaga,” ujarnya.

Herman Deru  mengapresiasi kerja PMI  Sumsel yang  selama ini telah getol melayani dan   masyarakat dimasa pandemi  Covid-19.

“Saya apresiasi PMI  Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumsel yang selama pandemi telah melakukan banyak membantu masyarakat.S aya akan berikan hadiah  lima kendaraan ambulan  motor kepada PMI kabupaten/kota  yang memiliki berbagai prestasi dengan penilaian yang terbaik,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Herman Deru berharap agar Mukerprov tahun 2022 ini, PMI bisa merencanakan program stragis.

BACA JUGA  Terimakasih Media

“Yang terpenting dari Mukerprov kali ini PMI Sumsel harus mempunyai rencana program strategisnya,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua PMI Sumsel Hj Febrita Lustia HD menegaskan Mukerprov kali ini bertujuan untuk mengajak ketua dan para pengurus PMI di Kabupaten/Kota Se-Sumsel untuk melakukan  evaluasi program  sebelumnya serta menyusun program kerja kedepan.

“Musyawarah kerja Provinsi kali ini akan mengevaluasi program kerja tahun lalu dan mensikronisasikan  program kerja tahun 2023 mendatang dengan PMI Kabupaten dan Kota se Sumsel,” kata Feby.

Feby HD  juga menjelaskan, selain menyamakan program kedepan, PMI Sumsel juga akan meningkatkan beberapa program yang telah terlaksana.

” PMI Sumsel akan melakukan terus peningkatan di beberapa program diantaranya terus berupaya meninggkatkan ketersediaan stok darah  melalui donor darah. Meningkatkan pembinaan para relawan, meningkatkan mutu pelayanan, serta meningkatkan kewaspadaan atas bencana,” tuturnya.

Dia juga berharap melalui Mukerprov, PMI Sumsel akan terus siap dan siaga dalam melayani masyarakat  yang membutuhkan bantuan.

BACA JUGA  Wakapolda Sumsel Sambut Perayaan Ulang Tahun ke-76 Logistik Polri

Kepala Bidang Organisasi Pengurus PMI Pusat Mohamad Muaz memuji  PMI   Sumsel  yang telah banyak membantu   masyarakat  selama  masa pandemi.

“Saya sangat bangga kepada  PMI  Sumsel di bawah kepemimpinan Ibu Feby, telah banyak membantu masyarakat selama masa  pandemi. Teruslah pertahankan segala prestasi yang ada  jandikan  PMI Sumsel  menjadi percontohan bagi PMI Provinsi lain,” kata Muaz.

Mukerprov PMI Sumsel ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur H Herman Deru didampingi Kepala Bidang Organisasi Pengurus PMI Pusat Mohamad Muaz dan Ketua PMI Sumsel Hj Febrita Lustia HD. Dan untuk diketahui juga pada Mukerprov PMI tersebut diikuti oleh para ketua dan pengurus dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel. Dewan Kehormatan PMI Sumsel Baharudin dan kepala OPD lingkungan Pemprov Sumsel.
(***)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru