Erick Thohir Akui Program Sumsel Mandiri Pangan yang Digagas Herman Deru Sejalan dengan Kementerian BUMN 

Minggu, 19 Juni 2022 - 17:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Tak hanya persoalan minyak goreng, penangkaran bibit dan permasalahan sinyal, namun sejumlah kendala terkait pangan juga diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru langsung kepada Menteri BUMN RI, Erick Thohir.

Curhat itu disampaikannya saat Ia berbicara pada Seminar Nasional Jilid 3 Membangun Aglomerasi Sumbagsel Tingkat Provinsi untuk Nusantara- Untuk Indonesia, yang digelar Masyarakat Profesional (Maspro) Sumbagsel bersama 7 Dirut BUMN di Hotel Novotel, Minggu (19/6) siang.

Seminar ini sendiri digelar dengan mengusung tema Komitmen “Dulur Kito” dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN bersinergi dengan Program Sumsel Mandiri Pangan Pemprov Sumatera Selatan guna Semakin Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan.

” Jadi hari ini kita didatangi oleh Dirut-Dirut BUMN. Semua diajak Pak Menteri, apa yang bisa dikerjasmakan jadi bukan hanya sebatas CSR saja tapi program. Bagaimana eksositem ini bisa kita kaitkan satu sama lain yakni BUMN, BUMD, Pemda dan juga masyarakat khususnya dalam hal pangan,” jelas Herman Deru.

Menurut Herman Deru dalam hal pangan, semua sangat berkaitan erat baik itu PLN, Telkom untuk sinyal, PT. Pusri untuk pupuk dan lainnya.

Herman Deru mengatakan, Sumsel adalah daerah yang memiliki anugerah besar karena dikaruniai Sumber Daya Alam (SDM) yang berlimpah. Namun  hal itu tidak menjamin ekosistem ketahanan pangan di Sumsel tidak memiliki kendala.

BACA JUGA  Karutan Kelas I Palembang Hadiri Kunjungan Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2024/2025

Sejauh ini menurutnya lahan tidak ada masalah di Sumsel, tapi permasalannya ada pada bibit dan pupuk. Terlebih bibit unggul harus dilakukan di penangkaran bibit yang baik, sedangkan untuk pupuk memiliki alokasi yang terbatas.

” Kenapa harga pupuk ini harus ada yang disubsidi dan tidak disubsidi?  Saran Saya kenapa tidak dinaikkan saja Harga Pokok Penjualan (HPP) dari hasil pertanian, pupuknya bisa bebas  dan ini perlu peran dari BUMN,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta seminar yang hadir.

Herman Deru juga membahas peran Telkom dalam hubungannya di bidang pertanian. Menurutnya Telkom sangat dibutuhkan mendukung kecepatan informasi mengenai info harga komoditas dan lainnya.

“Namun sayangnya signal di Sumsel belum merata, masih ada beberapa daerah yang blank spot,” ungkapnya.

Kemudian, untuk PLN di Sumsel termasuk lumbung energi. Namun masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Iapun menyarankan agar daerah-daerah ini menggunakan PLTS.

Begitupun mengenai masalah minyak goreng. Herman Deru mengatakan  bahwa sulit dipercaya Sumsel yang memiliki 1.3 juta hektare lahan kelapa sawit rakyat kesulitan mencari minyak goreng. Terkait hak itu Iapun minta Menteri BUMN mencarikan solusi.

Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sangat mengapresiasi Maspro Sumbagsel yang sudah merajut dan mengadakan kegiatan seperti ini.

BACA JUGA  Serius Atasi Banjir di Palembang, Herman Deru Bantu Pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara 

Dalam sambutannya Erick mengatakan bahwa BUMN memang harus menjadi ekosistem bersama-sama tidak berdiri sendiri. BUMN dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan siapapun yang ingin memastikan kedaulatan pangan Indonesia.

Erick Thohir juga berharap sebagai bangsa yang besar, Indonesia tak boleh terus menerus selalu jadi penonton dari perekonomian dunia. Dengan situasi dunia yang tidak baik, terlebih pangan merupakan sebuah keharusan.

Terlebih saat ini data-data setelah situasi global yang mengalami kenaikan luar biasa, pupuk naik 156 persen, biji-bijian naik 111 persen, minyak nabati naik 91 persen begitu menyeramkan dan harus segera disikapi.

“Kalau bicara tentang Sumsel Mandiri Pangan, kami di BUMN juga bicara kedaulatan pangan, sama artinya. Tetapi kita harus bicara yang benar-benar terdata bukan hanya wacana tanpa implementasi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua Maspro Sumbagsel Mahatma Gandhi  mengatakan, Seminar Nasional Jilid 3 ini merupakan lanjutan dari Seminar Nasional Jilid 1 yang diadakan di Jakarta, 12 Maret 2022 dan Jilid 2 yang diadakan di Jakarta, 16 April 2022.

“Provinsi Sumsel merupakan provinsi pertama yang diadakan seminar ini, karena di Sumsel ada Program Sumsel Mandiri Pangan,” kata Mahatma Gandhi saat membuka seminar.

BACA JUGA  Kapolda Pimpin Upacara Wisuda Purnabakti Anggota Polri dan PNS Polri Polda Sumsel

Menurutnya, kegiatan ini merupakan komitemen bersama untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, khususnya di Sumsel. Ini juga merupakan komitmen “Dulur Kito” dalam Mendukung Ketahanan Pangan.

Selain itu kegiatan ini juga memberikan alternatif program untuk para bupati dan walikota di lingkungan Provinsi Sumsel melalui kerjasama yang konstruktif dengan tujuh BUMN yang akan dihadirkan yaitu Bank Mandiri,  PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Jasindo, PT. RNI, PT. PN VII, PT. PLN dan PT. Telkom.

Seminar Jilid 3 ini mengusung  tema Komitmen “Dulur Kito” dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN bersinergi dengan Program Sumsel Mandiri Pangan Pemprov Sumatera Selatan guna Semakin Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan.

Seminar ini dihadiri secara langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir,

Gubernur Sumsel Herman Deru, Dewan Pembina Maspro Fahmi Idris, Ketua Maspro Sumbagsel Mahatma Gandhi, tujuh Dirut BUMN, Bupati/Walikota di Sumsel dan dimoderatori Helmy Yahya.

Tampak hadir juga dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuasin Askolani, Bupati OI Panca Wijaya Akbar, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, Walikota Pagaralam Alvian Maskoni, Bupati Musirawas Ratna Machmud dan sejumlah perwakilan kepala daerah, serta Kepala OPD di lingkungan pemprov Sumsel.
(***)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru