Palembang | Tintamerah.co.id – Garda Sriwijaya Indonesia DPW Sumatera Selatan melakukan aksi di Gedung Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kakanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa tuntutan.
Koordinator aksi Syapran Suprano mendesak Gubernur untuk membentuk TIM Percepatan khusus penyelesaian sengketa konflik yang ada di Sumatera Selatan terutama 5 titik skala prioritas yang di putuskan dalam rapat FGD ahir tahun di Desember 2021 dan di sepakati oleh seluruh peserta rapat dia antara nya pihak Kanwil ATR BPN Sumsel, pihak pemprov Sumsel dan perwakilan CSO yang tergabung di KRASS dan GTRA Sumsel.
Dikantor Kakanwil ATR BPN Sumse,l Syapran juga membacakan pernyataan sikap yang intinya tidak lagi percaya dengan kinerja kakanwil atr bpn sumsel dan meminta kepada kakanwil untuk mundur dari jabatannya karena diduga tidak ada itikat baik sedikitpun untuk menyelesaikan kasus kasus konflik yang ada di Sumatera Selatan.
“Intinya kami tidak lagi ada kepercayaan kepada kakanwil yang ada hari ini karena semenjak pergantian dari pak pelopor kepada pak kanwil dari bulan Januari yang lalu sampai hari ini tidak ada progres sama sekali dan menurut kami pak janwil hari ini tidak ada itikat baik sama sekali,” jelasnya.
Dedi irawan sebagai korlap aksi juga menambahkan agar Gubernur membubarkan Satgas konflik karena dipandang tidak produktif dibuktikan sampai hari ini tidak ada progres sama sekali terhadap 5 titik konflik sekala prioritas yang diusung dan disepakati bersama.
Sementara itu Edwar Candra yang menyambut masa aksi di kantor gubernur Sumatera Selatan akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait tuntutan yang dibawa Garda Sriwijaya Indonesia.
Edwar juga akan meminta keterangan kepada Kakanwil ATR BPN Sumsel terhadap progres sengketa konflik yang dipertanyakan oleh GSI dengan Gubernur sebagai Ketua GTRA Sumsel dan Kakanwil ATR BPN sebagai ketua pelaksana harian GTRA sumsel.
Sementara itu, Edison yang menerima masa aksi di kantor Kanwil ATR BPN Sumsel menandatangani surat pernyataan sikap dari masa aksi GSI yang berisikan permintaan yang mendesak Kakanwil ATR BPN untuk mundur dari jabatannya dan akan menyampaikan surat tersebut kepada bapak kakanwil setelah dia pulang dari dinas luar pungkasnya.*
