Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Gelar Ratas Bersama OPD dan Jajaran Demi Optimalkan Capaian Program Prioritas

Kamis, 12 Oktober 2023 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni berkomitmen untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan lima program prioritas yang telah dicanangkannya sejak awal menjabat. Oleh karena itu, dia mengumpulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Terbatas di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Rabu (11/10/2023).

“Rapat ini diadakan demi mengoptimalkan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan. Terdapat lima program prioritas, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Fatoni.

Dalam rapat tersebut dilakukan penyusunan langkah strategis dalam mendorong realisasi penyerapan APBD agar maksimal. Hal yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar 40% di tahun 2023 ini dan 60 persen di tahun depan.

BACA JUGA  Kemenkes RI  Sumsel jadi Tuan Rumah Pencanangan Imunisasi PCV Tingkat Nasional

“Persiapan pilkada ini banyak proses dan menjadi prioritas. Kita harus menyiapkan anggaran 40 persen di tahun ini dan 60 persen di tahun,” ujar Fatoni.

Menurutnya, pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan menjelang pelaksanaan Pilkada tersebut harus dilakukan.

“Kita punya ruang untuk melakukan pergeseran anggaran untuk pemilukada ini. Kita bisa menggeser dana dari kegiatan yang tidak fokus dan bukan prioritas,” tuturnya.

Tidak hanya membahas penyelenggaraan pilkada, sejumlah program prioritas lainnya seperti karhutla, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting juga membutuhkan anggaran.

“Seperti penanganan karhutla, karena el nino ini diprediksi  terjadi cukup panjang hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Upaya penanganan karhutla ini tentu membutuhkan biaya yang cukup sehingga penanganan ini optimal,” ucap Fatoni.

BACA JUGA  Pangdam II/Sriwijaya Beri Apresiasi Dan Penghargaan Kepada Satuan Serta Prajurit Kodam II/Swj

Fatoni yakin dengan memiliki anggaran yang cukup berarti kebutuhan program prioritas lain dapat terinvetarisasi dengan maksimal.

“Prioritas lain seperti pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim dan stunting juga harus diinventarisasi dengan anggaran yang cukup agar bisa maksimal. Upayanya yakni dengan melakukan pergeseran anggaran maupun memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.

Dia menyebut, langkah itu juga akan kesempatan bagi Pemprov Sumsel untuk meningkatkan realisasi APBD baik pendapatan maupun belanja.

“Dengan upaya ini, kita bisa mengetahui anggaran di sektor mana yang tidak terserap sehingga bisa dialihkan. Jelang akhir tahun ini, kita perlu meningkatkan kinerja agar program prioritas yang telah disusun dapat berjalan lebih maksimal,” tegas Fatoni.

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru