Palembang | Tintamerah.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pengusaha Kenshusei (IKAPEKSI) Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pembukaan seleksi nasional pemagangan ke Jepang, Acara diselenggarakan di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) BLKPPKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Senin (20/2/2023).
Ketua DPD IKAPEKSI Indonesia Sumsel, Heriyadi Sajean,.SE mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan IM Japan dan IKAPEKSI Indonesia yang sudah bergulir hampir 10 tahun. Tapi IM Japan sendiri yang sudah bekerjasama dengan Kementerian sebelum IKAPEKSI ada sudah 30 tahun.
“Kami ingin Sumsel menjadi tuan rumah untuk pulau Sumatera, karna kita belum pernah mengadakan secara independen kegiatan pemagangan ke Jepang. Baru beberapa tahun ini kita juga sudah terlaksana dan ini ke-2 kali untuk Sumsel,” ujarnya.
Dirinya menyebut, bahwa untuk seleksinya akan bertahap mulai hari ini test Matematika sampai hari ke-5 dengan sistem gugur. Jadi tidak ada lembaran jawaban menginap atau dikumpulkan, karna pagi ikut test siangnya langsung diumumkan secara langsung.
“Target kita tidak terbatas, jadi tidak ada kuota khusus. Sebanyak mereka lulus. Sebanyak itulah mereka akan kita kirim,” terangnya.
Dikatakannya, bahwa sebanyak 200 peserta tersebut diikuti bukan hanya dari Sumsel melainkan di 6 Provinsi diantaranya Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung, Bangka Belitung dan lainnya. Tapi memang didominasi anak-anak Sumsel.
Untuk syarat mengikuti seleksi ini tidak begitu rumit, yang penting backgroundnya Tehnik. Syarat umumnya sehat jasmani dan rohani, untuk usia maksimal 27 tahun minimal tamatan SMA. Dan juga biaya peserta perorang itu Rp. 200.000, uang tersebut untuk kegiatan bayar tenda, sewa gedung, dan Keamanan karna ini asosiasi independen. Tapi, memang kalau dari pihak Disnakertrans memang tidak boleh di pungut biaya.
“Kami berharap untuk adik-adik di Sumsel untuk antusias mengikuti kegiatan ini. Karna ini salah satu peran yang paling baik terutama bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah. Kami sebagai lembaga yang independen memang netral untuk mengumpulkan dan mengakomodir adik-adik. Tapi jika tidak ada peran pemerintah kita juga tidak bisa merubahnya,” tukasnya.
(AS)
