Palembang | Tintamerah.co.id – Pergantian Logo Halal ditengah sedang krisis ekonomi dianggap tidak tepat oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Mgs Syaiful Padli. Ketentuan terkait logo halal yang baru berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 40 Tahun 2022.
Hal tersebut disampaikannya ketika diwawancarai usai reses tahap l di PGN Palembang,Rabu (23/03/2022).
Menurutnya ketentuan yang dibuat oleh BPJPH menjadi akan polemik dimasyarakat, ditambah lagi Pergantian Logo Halal tidak begitu Urgensi.
“Jangan sampai masyarakat ini dibebani dengan kebijakan-kebijakan yang blunder Artinya persoalan di Kemenag ini sudah terlalu banyak yang harus diurus,”ucap Syaiful
Selain itu lanjut dia, masyarakat atau UMKM jelas menambah beban bagi mereka karena dengan adanya logo halal yang baru otomatis mereka harus mengganti logo, Nah jelas ini memberatkan UMKM akan memakan waktu mereka.
“UMKM yang sudah memiliki logo lama mereka harus mengubahnya lagi,mengurus ijin lagi mengurangi waktu mereka untuk berjualan,”ujar dia
Di tambah lagi logo yang baru yang dinilai hampir menyerupai wayang, seolah hanya memihak pada satu daerah padahal Indonesia jelas berbeda suku.
“Terkait logonya yang hampir mirip dengan wayang itu,maka sebaiknya harus di pahami bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke artinya Indonesia bukan hanya milik di Jawa jangan sampai di akomodir, Logo halal milik semua masyarakat Indonesia,”ucapnya
Nah kata dia, Logo Halal yang tepat yakni logo yang lama, karena logonya tidak memihak di suatu sisi daerah bahkan seluruh Dunia, Semuanya menggunakan bahasa Arab kaligrafi yang jelas di baca. “Sebaiknya dikembalikan lagi seperti semula,” harapnya.
(***)
