tintamerahNEWS -, Dalam tradisi Islam, ulama sering disebut sebagai Warasatul Ambiya (pewaris para nabi). Tugas mereka bukan sekadar mengajar tata cara ibadah di dalam masjid, melainkan menjadi kompas moral dan penyambung lidah bagi mereka yang tak bersuara. Namun, hari ini kita melihat fenomena yang mengusik nurani: ketika kebijakan rezim mulai menyayat hak dasar warga, mengapa mimbar-mimbar terasa makin sunyi?
Potret Ketimpangan di PALI
Salah satu kasus yang mencuat adalah kebijakan efisiensi BPJS terhadap 40.499 warga di Kabupaten PALI. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah puluhan ribu nyawa yang kehilangan jaminan akses kesehatan secara tiba-tiba atas nama “penghematan anggaran”.
Bagi masyarakat kecil, BPJS adalah satu-satunya benteng pertahanan saat penyakit datang. Mencabut akses tersebut tanpa solusi instan yang sepadan adalah bentuk kebijakan yang zalim. Di sinilah peran ulama diuji: apakah mereka akan berdiri di samping rakyat yang sakit, atau tetap duduk manis di lingkaran kekuasaan?
Mengapa Ulama Cenderung Diam?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan suara kritis dari kalangan ulama seolah terbungkam:
- Kooptasi Politik: Kedekatan struktural dengan penguasa sering kali membuat lidah menjadi kelu. Hibah, fasilitas, dan posisi sering kali menjadi “tali pengikat” yang halus.
- Ketakutan akan Persekusi: Label radikal atau upaya kriminalisasi menjadi hantu yang menakutkan bagi ulama yang mencoba menyuarakan kebenaran di luar narasi pemerintah.
- Fokus Ibadah Ritualistik: Sebagian ulama terjebak pada pemahaman bahwa agama hanya soal “hubungan dengan Tuhan”, sementara kebijakan publik yang menindas dianggap sebagai “urusan politik” yang haram disentuh.
Menagih Keberanian Moral
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jika 40.000 lebih warga PALI kini harus was-was saat jatuh sakit karena jaminannya dicabut, maka diamnya ulama bukan lagi bentuk kesantunan, melainkan pembiaran.
Ulama seharusnya menjadi pihak pertama yang mengingatkan pemerintah bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nyawa rakyat. Anggaran bisa dipangkas dari perjalanan dinas atau proyek fisik yang tidak mendesak, bukan dari jaminan kesehatan warga miskin.
“Kezaliman akan terus ada, bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.”
Suara Lantang dari Kursi Podcast: Ulama dan Marwah Kebenaran
Dalam sebuah episode mendalam di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, mantan Ketua Umum PBNU, K.H. Said Aqil Siradj, hadir dengan narasi yang tajam dan tak kompromistis. Di hadapan Akbar Faizal, Kiai Said menegaskan bahwa peran ulama bukan sekadar menjadi pelengkap seremoni kenegaraan, melainkan sebagai pengawal moral bangsa.
Esensi Ulama: Pewaris Nabi, Bukan Stempel Kekuasaan
Senada yang disampaikan diawal, Kiai Said menekankan bahwa predikat Warasatul Ambiya (Pewaris Para Nabi) membawa beban tanggung jawab yang berat. Menurutnya, ulama harus memiliki independensi intelektual dan spiritual.
- Keberanian di Atas Segalanya: Beliau menyatakan bahwa ulama tidak boleh “mandul” di hadapan kekuasaan. Jika sebuah kebijakan pemerintah nyata-nyata mendatangkan kezaliman bagi rakyat kecil, maka ulama wajib berada di garis depan untuk mengoreksinya.
- Melawan Kezaliman adalah Ibadah: Bagi Kiai Said, mendiamkan kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap ilmu agama itu sendiri. Beliau mengingatkan bahwa suara ulama harus menjadi representasi dari jeritan masyarakat yang tidak terdengar.
“Ulama Harus Berani Mengatakan ‘Tidak'”
Dalam perbincangan yang mengalir namun sarat ketegasan tersebut, narasi yang dibangun Kiai Said menyoroti fenomena ulama yang terkadang terlalu dekat dengan struktur kekuasaan sehingga kehilangan daya kritisnya.
“Ulama itu harus punya harga diri. Kalau pemerintah benar, kita dukung. Tapi kalau kebijakannya zholim, menindas rakyat, atau hanya menguntungkan segelintir orang, ulama harus berani berteriak. Jangan diam karena merasa nyaman,” ungkapnya dalam nada yang khas.
Ulama di daerah maupun di pusat memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak pemerintah PALI mengembalikan hak kesehatan warga tersebut. Jangan sampai umat merasa kehilangan pegangan karena para ulamanya lebih takut pada murka rezim daripada murka Sang Pencipta.
Oleh: Efran
