Masifkan Sosialisasi dan Edukasi Kadarkum, Herman Deru Gandeng  Jajaran Kejati Sumsel 

Jumat, 9 September 2022 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Gubernur Sumsel H Herman Deru mengajak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel yang saat ini dijabat oleh Sarjono Turin untuk ambil bagian dan melibatkan diri dalam mengedukasi masyarakat terkait hukum.

Hal itu diutarakannya ketika menggelar silahturahmi dan ramah tamah antara Gubernur Sumsel, Forkopimda serta Bupati dan Walikota dengan Kajati Sumsel di Griya Agung Palembang, Kamis (8/9) malam.

Menurut Herman Deru, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan sadar terkait hukum tersebut. Untuk itu, edukasi harus masif dilakukan baik oleh institusi seperti Kejati maupun institusi terkait lainnya.

“Kita punya program keluarga sadar hukum (kadarkum). Ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hukum tersebut. Namun itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Sumsel sendirian. Semua pihak harus terlibat, termasuk Kejati saya harapkan untuk memberikan literasi hukum tersebut,” tegas Herman Deru.

BACA JUGA  Wakapolda Sumsel Ikuti Syukuran Hari Jadi Polwan RI Ke-75 Tahun 2023 Secara Hybrid

Dia mengungkapkan, jika Sumsel memiliki potensi menjadi pusat penegakan hukum dan edukasi hukum yang baik.

“Sumsel ini memiliki spirit kebersamaan dan sinergitas yang tinggi. Spirit itulah yang bisa menjadikan sumsel sebagai tempat penegakan hukum dan edukasi hukum yang baik,” tuturnya.

Edukasi hukum tersebut, lanjutnya, merupakan suatu keharusan, termasuk juga di Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel.

“Banyak sekali yang butuh edukasi tersebut. Apalagi di kabupaten dan kota. Hal itu juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan masyarakat,” paparnya.

Tidak hanya hukum pidana, literasi menyoal hukum perdata juga dapat dilakukan.

“Termasuk soal persengketaan lahan. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi, maupun sesama korporasi tersebut. Kita harus sinergi berikan pemahaman tersebut,” sebutnya.

Disisi lain, Gubernur Herman Deru juga meminta agar Kajati yang baru segera menunjuk kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) yang mengalami kekosongan.

BACA JUGA  Dewan Kesenian Sumatera Selatan Tetapkan Tiga Calon Ketua

“Saya inginkan, nantinya agar Kepala kejari yang mengalami kekosongan segara diisi. Ini agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal,” terangnya.

Diketahui, Sarjono Turin baru dua pekan belakangan menjabat sebagai Kepala Kejati Sumsel.

Dimana sebelumnya, Sarjono Turin menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

“Perkenalan dan sambutan pak Gubernur sangat luar biasa serta istimewa. Termasuk juga sambutan Forkopimda disini,” katanya.

Sebab itulah, dia menegaskan akan semaksimal mungkin membantu dalam upaya penegakan hukum.

“Pelayanan kepada masyarakat akan kita lakukan maksimal. Kita juga akan kedepankan upaya penegakan hukum yang baik. Termasuk juga membantu dalam mengedukasi masyarakat terkait hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Diletahui juga, suasana akrab terlihat dalam silahturahmi tersebut. Semua pihak mulai dari Gubernur Sumsel, Forkopimda hingga Bupati dan Walikota berbaur dan tak terlihat adanya perbedaan. Momen yang tak setiap hari terjadi itu pun dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan santai.

BACA JUGA  Pj Gubernur Agus Fatoni Dorong Minat Baca Masyarakat Melalui Festival Literasi Nusantara Sumatera Selatan Tahun 2023

Hadir dalam kesempatan itu, Wakajati Sumsel yang baru Nanang Ibrahim Soleh, Ketia TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru, Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, Ketua Bhayangkari Sumsel Yesika Toni, Ketia Adhyaksa Dharmakarini Sumsel Maria Suzana Sarjono, KPT Palembang Moh Eka Kartika dan istri, KPTA Palembang H. RM. Zaini, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Izaj Pangemanan, Danlanal Palembang Kol (P) Laut Widyo Sasongko, Ketua Jalasenastri Palembang Ria Annee Widyo, Kepala PTUN Palembang Hujja Tulhaq, Sekda Sumsel SA Supriono, serta Bupati dan Walikota di Sumsel.*

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru