Puluhan Massa Gabungan Desak Pj Gubernur Sumsel dan Dispora Tidak Menerima Proposal dari KONI Sumsel

Jumat, 5 Januari 2024 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang | Tintamerah.co.id – Puluhan massa dari Gabungan Organisasi Sumsel Koalisi Penggiat Olahraga Sumsel (KPOS), Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI ), Jaringan Pembela Bangsa Indonesia ( JPBI) melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (05/01/2024).

Aksi damai ini dilakukan, meminta kepada PJ Gubernur Sumsel dan dispora untuk tidak menerima apapun bentuk proposal yang diajukan Koni Provinsi Sumsel karena kepengurusan KONI saat ini adalah ilegal.

Koordinator Aksi, M.Sanusi mengatakan, demo ini dilakukan karena kepengurusan Koni yang dipimpin Ketum Gunhar itu tidak sah dan cacat hukum.

“Hari ini kami sampaikan mosi tidak percaya dengan Ketum KONI Sumsel. Karena pemilihan KONI Sumsel tidak sah, stop seluruh dana hibah KONI Sumsel. Stop semuanya karena cacat hukum,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemprov Sumsel Bentuk TPPS Sebagai  Strategi  Pencegahan Stunting  Mulai dari Tingkat Kelurahan/Desa

Oleh sebab itu, sambung Sanusi, pihaknya juga meminta PJ Gubernur Sumsel melakukan revisi, perbaikan pengurus KONI. “Kami peggiat olahraga, tidak mau KONI Sumsel dipolitisasi. Kami mohon untuk merealisasikan tuntutan kami,” katanya.

Sanusi menambahkan, pihaknya akan laporkan ke Koni pusat. Kalau kepemimpinan Gunhar saat ini cacat hukum atau tidak sah.

“Menyangkut penggunaan anggaran. Kami minta seluruh kegiatan KONI dibekukan dulu. Jangan menerima proposal yang diajukan Koni Provinsi Sumsel karena kepengurusan koni saat ini adalah ilegal,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan, Yogi Bob mengatakan, pihaknya melakukan aksi damai karena pelantikan Ketum Gunhar tidak sah.

“Komitmennya Gunhar ketua, Asrul sekretaris. Tapi Gunhar telah melanggar kesepakatan. Sportivitas untuk membangun olahraga,” katanya.

BACA JUGA  Dukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, BI Sumsel Gelar Syariah Festival Sriwijaya (Syafari) 2022

Menanggapi aksi demo, Kadispora Provinsi Sumsel Rudi Irawan mengatakan bahwa PJ Gubernur masih di Jakarta.

“Kami mewakili Pemprov Sumsel dan Dispora. Intinya rakerda musprovlub itu difasilitasi PJ Gubernur. Silahkan melaksanakan raker dan musprovlub dan kita tidak ikut campur,” katanya.

“Apapun kesepakatan itu silahkan. Kami memfasilitasi untuk kemajuan olahraga di Sumsel.Pemprov komitmen untuk kemajuan olahraga. Kita memberikan fasilitasi insan olahraga untuk melaksanakan raker dan musprovlub,” tambahnya.

Lebih lanjut Rudi menuturkan, pihaknya akan koordinasi dengan Koni Pusat. Itu bentuk kami menerima aksi kawan-kawan.

“Soal dana hibah 2024. Dana hibah 2024 itu masih dalam catatan. Dikomunikasikan dengan komisi V. Kita ikuti mekanisme, semua aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan.mekanisme organisasi silahkan jalankan,” pungkasnya. (DNL)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan
“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI
Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total
Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI
Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi
Sengit Di Agam Pisan: Kupas Tuntas Tanya Jawab Sonny Ternando Dan Dhabi K Gumarya Bongkar Cacat Hukum Pergub 40/2017
Praktisi Hukum Sumsel Dhabi K Gumarya Tegaskan Pemangku Kebijakan dan Pertamina Wajib Tunduk Mutlak pada UU Nomor 2 Tahun 2012
Napak Tilas Kejayaan Migas PALI: Efran Tegas Dukung Survei Seismik BGP, Tapi Perang Total Cabut Pergub Usang!

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:55 WIB

Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah Nyatakan Perang Total Desak Pencabutan Mutlak Pergub Nomor 40 Tahun 2017 Demi Keadilan Bumi Serepat Serasan

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:22 WIB

“Pak De” Soemarjono Desak Pencabutan Pergub 40 Tahun 2017 Wajib Akomodasi PP Terbaru Demi Kepastian Hukum Pemkab dan Keadilan Rakyat PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:01 WIB

Tegas dan Tanpa Kompromi! Firdaus Hasbullah Ungkap Pergub 40/2017 Tidak Punya Dasar Hukum, RSA PALI Siapkan Perlawanan Total

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:46 WIB

Bedah Regulasi Pergub 40/2017: Dhabi K Gumarya Luruskan Pemahaman Hukum dan “Transfer Knowledge” Soal Diskresi ke Aktivis PALI

Jumat, 31 Juli 2026 - 05:01 WIB

Dhabi K Gumarya ke ‘Bos’ PGK PALI: Pergub 40/2017 Tidak Punya Cantelan Hukum dan Wajib Dicabut, Bukan Direvisi

Berita Terbaru