PALEMBANG | tintamerah.co -, Polemik nilai ganti rugi lahan akibat survei seismik 3D Peony yang dilakukan PT BGP Indonesia di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menemui titik krusial. Tak hanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI, kini lembaga legislatif pun angkat bicara. Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 40 Tahun 2017.
Desakan ini disampaikan Firdaus pasca melakukan kunjungan kerja langsung ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (8/7/2026). Kunjungan ini merupakan langkah nyata DPRD PALI dalam mengawal aspirasi masyarakat di 6 desa dan 3 kelurahan yang terdampak langsung oleh kegiatan eksplorasi migas tersebut.
“Kami datang ke Biro Hukum Pemprov Sumsel hari ini untuk memastikan tindak lanjut revisi Pergub 40/2017. Kondisi di lapangan sudah mendesak, masyarakat kami menuntut keadilan. Regulasi yang berlaku saat ini sudah usang dan tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi saat ini,” tegas Firdaus Hasbullah kepada tintamerah.co seusai pertemuan.
Lebih lanjut, Firdaus menyoroti dilema yang dihadapi warga PALI. Di tengah persiapan PT BGP Indonesia memulai survei, masyarakat dibayangi kekhawatiran akan menerima nilai kompensasi yang jauh di bawah standar layak.
“Kami mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera duduk bersama. Jangan sampai ketidakpastian regulasi ini menjadi pemicu konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat. Kami meminta Gubernur Herman Deru mendengar jeritan rakyat PALI agar nilai ganti rugi ditetapkan secara adil, transparan, dan relevan,” kata Firdaus Hasbullah .
Firdaus juga menekankan pentingnya langkah preventif bagi PT BGP Indonesia. Selama proses revisi belum tuntas, ia merekomendasikan perusahaan untuk lebih berhati-hati melakukan operasional yang bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat.
“Fokus kami adalah melindungi hak masyarakat. Kepentingan pembangunan energi nasional harus berjalan, tapi kesejahteraan warga lokal adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami akan terus mengawal ini hingga ada kepastian hukum yang berpihak pada rakyat,” pungkas Firdaus.
Sebelumnya, polemik ini telah menjadi perhatian publik menyusul berbagai upaya sosialisasi survei seismik 3D Peony yang intensif dilakukan di berbagai desa di PALI. Bupati PALI sebelumnya juga telah mendesak Gubernur untuk segera melakukan revisi agar tercipta harga yang adil , sejalan dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh jajaran Pemkab PALI dalam menindaklanjuti keluhan warga.
Rangkaian Perjalanan Polemik Seismik di PALI
Isu ini bermula dari langkah awal Pertamina EP dan PT BGP Indonesia yang menggelar sosialisasi survei seismik 3D Peony dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perkembangannya, Pemkab PALI sempat menunjukkan dukungan penuh terhadap survei tersebut sebagai upaya menuju kejayaan energi di wilayah tersebut. Sosialisasi pun terus diperluas hingga ke tingkat desa, seperti di Desa Talang Akar, guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan dari masyarakat terkait keadilan harga ganti rugi. Merespons hal tersebut, Bupati Asgianto secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera merevisi Pergub tentang ganti rugi seismik agar harga yang ditetapkan lebih adil dan relevan. Hingga saat ini, upaya maksimal terus dilakukan oleh Pemkab PALI melalui Asisten 3 Setda PALI dalam mengawal polemik ganti rugi ini agar solusi segera tercapai demi keadilan bagi warga terdampak.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
