Palembang | Tintamerah.co.id – Sejumlah masa yang tergabung LSM Gransi (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan terkait adanya dugaan tindakan korupsi dan KKN dilingkungan OPD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (31/10/23).
Dalam aksi demo oleh LSM Gransi yang diketuai oleh Supriyadi menyoroti adanya tindakan korupsi dan KKN di lingkungan OPD Provinsi Sumatera Selatan dinas kehutanan, dinas perhubungan dan Badan pengelola pendapatan daerah.
Dalam Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh LSM Gransi kepada pemerintah dalam hal ini PJ Gubernur provinsi Sumatera Selatan yaitu ;
1. Meminta Bapak PJ Gubernur
memanggil memeriksa kepala dinas dan PPK dalam kegiatan tersebut
diatas Karena Diduga terlibat korporasi atau perbuatan jahat yang melawan hukum dan berakibat merugikan negara.
2. Mendesak bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Inspektorat turun
Kelapangan guna Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan diatas yang diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan dan kuat dugaan sarat dengan KKN dan sangat Merugikan Negara.
3. Mendesak kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan agar Memecat kepala
dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas
Perhubungan dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Karna
tidak becus dalam mengelola anggaran daerah.
4. Jika Bapak PJ Gubernur Sumsel tidak berani Memecat kepala dinas
yang melakukan Pemerasan terhadap bawahan nya dan berbuat kejahatan
dalan Pengelolaan anggaran maka kami menduga bapak terlibat dalam
Persekongkolan Tersebut dan dengan berat hati kami meminta Bapak PJ
GUBERNUR Sumsel mengundurkan Diri.
5. Mendukung sepenuhnya segala tindakan bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan segala upaya dan tindakan dalam Penyelamatan Keuangan Negara.
Masa aksi Gransi diterima oleh perwakilan pemerintah provinsi Sumatera Selatan Endang Widayanti dari kantor inspektorat mengatakan, jadi apa yang diaspirasikan oleh Gransi tadi merupakan kontrol balance bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan pemerintahan.
“Saat ini PJ gubernur tidak ada ditempat sedang rakor di Jakarta dari kemarin, maka aspirasi ini akan kami sampaikan pada pimpinan,” tandasnya.
(AS)
